Banjir Bandar Lampung Makin Sering, SOP Terpadu Dinilai jadi Kunci

Lilik menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015, wilayah Lampung terbagi dalam tiga Wilayah Sungai (WS). Pertama WS Seputih-Sekampung, kedua WS Mesuji-Tulang Bawang yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat, serta WS Semangka yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Khusus Kota Bandar Lampung, wilayah ini masuk dalam WS Seputih-Sekampung dan dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS MS). Namun beberapa tahun terakhir, ancaman banjir di Bandar Lampung disebut semakin nyata.

Penyebabnya bukan hanya luapan sungai, tetapi juga sistem drainase yang belum bekerja maksimal ketika hujan ekstrem datang. Menurut Lilik, berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menunjukkan, sepanjang Januari 2026 saja terjadi 51 kejadian banjir.

Setelah itu, banjir masih berlanjut dengan tujuh kejadian pada Februari, dua kejadian pada Maret, dan kembali muncul di awal April. Salah satu kejadian cukup terasa terjadi pada 14 April 2026, ketika hujan deras mengguyur sejak sore hingga malam disertai petir.

Akibat hujan tersebut, genangan terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung. Aktivitas warga terganggu, lalu lintas macet, hingga fasilitas umum ikut terdampak.

Lilik menyampaikan, banjir yang datang berulang bukan hanya bikin repot, tapi juga meninggalkan kerugian nyata. Sejumlah ruas jalan utama lumpuh karena genangan, permukiman warga terendam, hingga operasional rumah sakit, kantor, dan sekolah ikut terganggu.

Bahkan dalam beberapa kejadian, banjir juga memicu korban jiwa akibat warga terseret arus. Menurut Lilik, pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari normalisasi drainase, pembangunan tanggul sementara, pelebaran gorong-gorong, hingga pembersihan saluran air dari sedimen.

Namun kenyataannya, langkah tersebut belum cukup kuat untuk menghadapi hujan ekstrem yang terus berulang. Sebab itu, ia menilai Bandar Lampung membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya tindakan tambal-sulam setelah banjir terjadi.

Salah satu solusi yang didorong adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian banjir yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak. Ia menjelaskan, SOP ini dirancang dalam tiga tahap utama: sebelum banjir, saat banjir, dan setelah banjir.

Pada tahap pra-banjir, fokusnya adalah pencegahan, seperti pemetaan wilayah rawan, penguatan infrastruktur, penyediaan posko siaga, serta edukasi masyarakat mengenai pemanfaatan sungai dan lingkungan sekitar.

Lalu saat banjir terjadi, SOP menekankan pentingnya pemantauan debit air secara real time, kesiapan sistem peringatan dini, serta optimalisasi jalur evakuasi dan lokasi pengungsian agar korban dapat diminimalkan.

Sementara pada tahap pascabanjir, dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari menghitung dampak kerugian, menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penataan ulang tata ruang agar kejadian serupa tidak terus berulang di titik yang sama.

Lilik berharap, dengan SOP yang jelas, terstruktur, dan dijalankan bersama, penanganan banjir di Bandar Lampung tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berubah menjadi sistem yang lebih siap dan berkelanjutan. Di sisi lain, menurutnya perguruan tinggi juga dinilai punya peran penting dalam memberi solusi berbasis riset.

Universitas Teknokrat Indonesia disebut terus mendorong kontribusi ilmiah melalui penelitian serta pengembangan teknologi di bidang teknik sipil dan lingkungan, sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di masa depan.

"Banjir bukan sekadar masalah musiman, melainkan alarm serius yang harus dijawab dengan perencanaan matang. Jika tidak, Bandar Lampung akan terus terjebak dalam siklus yang sama: hujan deras turun, air naik, aktivitas lumpuh, lalu kerugian kembali terulang," tandasnya.