MK Soal Masa Jabatan Kepala Daerah, Akademisi Unila: Sesuai Konstitusi
Jabatan Gubernur Arinal dipastikan baru berakhir di 2024
Intinya Sih...
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Pemilihan Kepala Daerah, mempengaruhi masa jabatan 48 kepala daerah termasuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
- MK mengembalikan hak konstitusional para kepala daerah terpilih untuk menuntaskan masa jabatan hingga 5 tahun penuh, tanpa pengurangan atau penambahan.
- Menurut Akademisi Universitas Lampung, putusan MK sesuai dengan konstitusi dan menekankan perlunya revisi atau peninjauan undang-undang terkait masa jabatan kepala daerah.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah mengharuskan hasil pemilihan 2018 dan baru dilantik pada 2019 berhenti akhir tahun ini dinilai sudah tepat secara konstitusional.
Keputusan itu diketahui berimbas terhadap perpanjangan masa jabatan 48 kepala daerah, salah satunya Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi baru akan berakhir pada 2024 mendatang atau maksimal hingga satu bulan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024.
"Kalau saya menilai, MK menganggap jabatan 5 tahun merupakan satu kesatuan tidak dapat dikurangi ataupun dilebihkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Putusan ini menandakan, bahwa MK mengembalikan konstitusional para pihak memiliki legal standing terhadap jabatannya," ujar Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, Jumat (22/12/2023).
Baca Juga: KAI Tanjungkarang Siagakan 284 Personel Pengamanan Nataru