Superblok Dibangun di Atas Hutan Kota, Sekda: Tanah Bukan Milik Negara

1. Masuknya investor dapat menambah nilai sebuah kota

Selain itu, Iwan melanjutkan masuknya investor ke Bandar Lampung juga bisa menambah nilai Kota Tapis Berseri sebagai kota yang layak untuk berkembang. Ia juga mengatakan hal itu juga sudah tertuang dalam Perda RTRW Kota Bandar Lampung.

Meski begitu, ia memang menyayangkan jika memang PT HKKB sebagai pengembang mega proyek superblok belum mengurus berkas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga ia meminta pihak pengembang untuk mengurus berkas secepatnya.

“Orang kalau mau membangun (bangunan) kan ada syaratnya. Syarat ini seharusnya terpenuhi dulu baru izinnya keluar,” kata Iwan. 

2. Tanah dikuasai PT HKKB dengan HGB

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung menjelaskan, saat ini lahan superblok tersebut memang telah dikuasai oleh PT HKKB dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB).

"Lahan milik negara yang saat ini telah dikuasai PT HKKB di lokasi tersebut luasnya 20 hektare. Dari jumlah tersebut sekitar 8 hektare dibangun untuk perumahan dan pertokoan," paparnya.

Sedangkan 12 hektar sisanya, direncanakan untuk dibuat taman rekreasi seperti minizoo, play ground, water park, outlet-outlet dan hotel dengan 100 tempat tidur. 

Ia melanjutkan, secara hukum, PT HKKB boleh mengolah lahan tersebut namun dilihat dari luas lahannya, pengembang harus mengurus izin AMDAL karena 40 persen dari keseluruhan lahan harus digunakan untuk fasilitas umum dan sosial.