677 Kekerasan Perempuan dan Anak, Muslimat NU Lampung: Beri Efek Jera

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Fita Nahdia menyampaikan, Muslimat NU amat prihatin atas rentetan kasus-kasus kekerasan tersebut, hingga meminta sejumlah pihak terkait lebih serius dalam mencegah dan menyelesaikannya pada tahun mendatang.

"Ini harus diproses hukum supaya bisa memberikan efek jera pada pelaku, dan secara otomatis dapat menurunkan angka kekerasan,” katanya.

Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang, Khalida melanjutkan, PW Muslimat NU Lampung mengeluarkan enam poin pernyataan sikap terhadap kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak di Lampung.

Pertama, menyerukan dihentikannya segala bentuk kekerasan terjadi pada perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dan undang-undang lainnya sebagai payung hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Kedua kami menyerukan semua elemen bangsa sekaligus membangkitkan kesadaran dan empati masyarakat, untuk terlibat langsung dengan mencegah, berani berbicara, melaporkan, dan bertindak atas nama hukum dan keadilan hingga kekerasan perempuan dan anak tidak terjadi lagi," ungkapnya.

Khalida menyampaikan, sikap ketiga yakni PW Muslimat NU Lampung mendukung dan ikut terlibat langsung dalam program saat ini sedang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, terutama dalam pendampingan dengan membentuk tim advokasi terhadap permasalahan hukum terjadi pada segenap masyarakat.

Selanjutnya keempat, memastikan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak harus dilakukan maksimal, tidak tebang pilih, dan dilaksanakan sampai tuntas sehingga keadilan dapat dirasakan semua pihak.

"Termasuk memastikan penanganan kesehatan fisik dan mental korban, pemenuhan hak, pemulihan kembali berjalan dengan baik," katanya.

Sikap kelima dalam permasalahan ini, Khalida menyebut, menyerukan program sosialisasi dan edukasi dilakukan pemerintah, lembaga masyarakat atau pihak-pihak terkait pelaksanaannya dengan tidak sebatas realisasi program atau penyerapan anggaran.

“Tetapi dalam hal ini, tentu penting juga berorientasi pada hasil atau out put, untuk menjadi acuan dalam penanganan kekerasan yang terjadi di masyarakat,” imbuh dia.

Kemudian sikap keenam, program kemandirian perempuan juga menjadi hal penting dalam upaya pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari warga negara. "Memastikan perempuan bisa berdaya, guna memiliki kemampuan dan keterampilan akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya," tandas Khalida.