Polisi Imbau Pelaksanaan Kampanye Pilkada Lampung Wajib Kantongi STTP

Merujuk Peraturan Partai Politik Nomor 6 Tahun 2012 dan Perpol Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan STTP pada Kampanye Pilkada, Umi menerangkan, penerbitan STTP tersebut paling lambat minimal 7 hari sebelum kampanye atau kegiatan serupa diselenggarakan.

Disebutkan, penerbitan STTP ini dapat dilakukan sesuai tingkat pemilihan masing-masing. Misalnya, pemilihan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota dilakukan di jajaran Polres/ta. Kemudian pemilihan gubernur-wakil gubernur di Polda Lampung.

"Pengamanan kegiatan kampanye penting, agar tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menimbulkan kericuhan berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas," ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, Umi menambahkan, penyelenggaraan kegiatan berkewajiban menjaga kondusifitas pelaksanaan acara, serta mematuhi aturan maupun ketentuan sesuai perundang-undangan.

Sehingga tatkala pihaknya menemukan pelaksanaan kampanye yang digelar terjadi adanya gangguan keamanan, maka kepolisian berkewajiban menghentikan kegiatan tersebut.

"Kami mengimbau agar para paslon hingga simpatisan dan pendukung dapat bekerjasama menjaga situasi Pilkada yang damai, aman, dan nyaman," ujarnya.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU), Umi menyebutkan, batas waktu pelaksanaan kegiatan kampanye maupun rapat umum lainnya hanya berlangsung sampai pukul 18.00 WIB. Namun bila kegiatan berlangsung pada malam hari, maka berkewajiban mengkomunikasikan dengan kepolisian setempat.

"Kami berharap ini dipatuhi seluruh pengurus parpol maupun tim kampanye untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif," jelas kabid humas.