Pemprov Tak Mampu Membangun Kota Baru, Penerima Hibah Harus Bergerak

Zainal juga menyampaikan agar lembaga-lembaga penerima hibah berupa tanah dari Provinsi Lampung juga jangan hanya menguasai secara fisik saja. Artinya harus ada rencana pembangunan ke depannya.

“Yang kami kasih jangan hanya dikuasai secara fisik. Karena kebanyakan yang sudah-sudah hanya menguasai fisik saja. Takutnya nanti begitu ditinggal juga,” imbuhnya.

Ia mengatakan, meski secara keseluruhan Kota Baru mangkrak, namun pemprov selama ini telah berusaha melakukan pembangunan sehingga beberapa bagian dari Kota Baru itu bisa berjalan hingga hari ini.

“Salah satunya ya ITERA ini, ITERA kan juga sebenarnya awalnya bagian dari Kota Baru. Dibangun untuk meningkatkan SDM dan perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian juga Rumah Sakit Bandar Negara Husada juga masih berjalan,” ujarnya.

Zainal menyampaikan, pihaknya juga sudah membicarakan terkait pembangunan Kota Bandar kepada DPRD Provinsi Lampung. Namun ia tak bisa menyebutkan kapan tepatnya target pembangunan itu akan mulai berjalan.

“Belum. Karena kita masih mau akan diskusi, membicarakan ini dengan teman legislatif (DPRD). Karena apabila ada rencana, anggarannya harus disahkan DPRD,” katanya.

Diketahui proyek Kota Baru telah ada sejak kepemimpinan Gubernur Sjachroedin Z.P. Proyek Kota Baru ini rencananya akan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Lampung dan destinasi wisata menjanjikan. Namun pembangunannya mangkrak sejak 2014 hingga sekarang meski sudah menelan biaya sekitar Rp1,2 triliun.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP, Aprilliati mengatakan sebaiknya Kota Baru dimulai dengan merancang 
pembangunan berdasarkan kondisi saat ini.

“Karena kan Kota Baru ini dibuat sejak 10 tahun lalu, dan dirancang pada masa itu. Sehingga musti dipikirkan juga bagaimana menyikapi hal ini dengan kondisi kekinian yang ada,” ujarnya.

Ia juga berjanji akan melakukan revisi perda terkait pembangunan Kota Baru dengan kondisi kekinian yang ada. Termasuk tentang pertanggung jawaban aset-aset Provinsi Lampung.

“Kita akan kawal pembangunan Kota Baru ini karena kemungkinan bisa menciptakan ikon Lampung sekaligus mengurangi kemacetan. Karena kita bisa lihat dengan adanya lebih dari 10 flyover di Bandar Lampung saja kemacetan masih ada,” tambahnya.

Presiden Mahasiswa BEM KM ITERA, Erza Refenza menyatakan, agar pemerintah provinsi bisa turut melibatkan mahasiswa dalam membangun Kota Baru.

“Kami mahasiswa juga ingin turut andil dalam pembangunan Kota Baru dan kami bisa memberikan masukan yang solutif. Apalagi infrastruktur Kota Baru dibangun di wilayah dua kampus yakni ITERA dan UIN, jadi seharusnya memiliki dampak positif bagi dua kampus tersebut,” katanya.

Karena menurutnya, selama ini mahasiswa tidak memiliki ruang dan akses cukup untuk berbicara pada pemegang kekuasaan untuk memberikan saran atau masukan terhadap pembangunan atau isu-isu di Lampung.

“Kami mahasiswa masih merasa kurang tempat. Ruang lingkup atau akses untuk audiensi (ke pemerintah) terhadap isu dan kajian apakah implementasinya disampaikan dengan jelas itu belum ada,” jelasnya.

Erza berharap, pemerintah dapat menjemput bola dengan datang ke setiap institusi (pendidikan) untuk mendapatkan masukan tentang segala isu daerah demi kebaikan Lampung.