Masyarakat Sipil Lampung Desak Presiden Cabut Gelar Pahlawan Soeharto

Melalui seruan tersebut, Bowo melanjutkan, pemerintah juga diminta segera menghentikan segala bentuk glorifikasi terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dan mendorong Jaksa Agung menuntaskan penyelidikan pelanggaran HAM berat sebagaimana diamanatkan UU Nomor 26 Tahun 2000.

Selain itu, negara juga berkewajiban memulihkan hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Serta meminta partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil bersatu menolak politik impunitas dan pelupaan sejarah.

"Penetapan ini jelas mengancam ingatan kolektif bangsa. Sikap pemerintah ini bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk merehabilitasi narasi orde baru dan membungkam kritik masyarakat sipil," tegasnya.

Bowo menyampaikan, indikasi upaya rehabilitasi narasi masa orde baru ini kian nyata manakala penguasa kini tengah getol menulis ulang sejarah. Menurutnya, langkah ini ancaman nyata bagi demokrasi.

"Ketika pelaku kejahatan negara dijadikan teladan, maka generasi muda akan tumbuh tanpa memahami luka bangsanya sendiri," ucapnya.

Berkaca atas serangkaian kebijakan tersebut, Bowo menambahkan, kondisi bangsa Indonesia hari ini kembali gagal menghormati dan menghargai kebenaran serta kemanusiaan sejarah tanah air.

Pasalnya, penetapan Soeharto sebagai pahlawan adalah bentuk pelecehan terhadap korban, penghinaan terhadap sejarah, dan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. "Kami tegaskan, bahwa Soeharto bukan pahlawan tapi pelaku kejahatan HAM yang seharusnya diadili, bukan dipuja," tegasnya.