Korban Pelecehan Seksual Unila Cari Keadilan, Pelaku Belum Disanksi

Dalam unggahannya, SA menceritakan pelecehan seksual dialaminya pada 5 Mei 2026, setelah mengikuti Seminar Hasil Tesis. Saat itu, ia bersama seorang teman mendatangi ruangan RF yang menjabat sebagai ketua program studi (kaprodi) untuk meminta tanda tangan.

SA mengaku RF sempat mengajaknya berbincang dan melontarkan sejumlah pertanyaan pribadi. Ketika temannya keluar ruangan untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada berkas, SA mengatakan RF mulai melakukan tindakan yang membuatnya tidak nyaman.

RF disebut meminta izin untuk menyentuh sesuatu, tetapi kemudian menyentuh bagian pipi dan telinganya. SA juga mengaku RF memeluk dan mencium keningnya saat ia hendak meninggalkan ruangan. Ia berusaha menjauh dan menolak tindakan tersebut.

Menurut SA, dosen tersebut juga berulang kali mengajaknya bertemu di luar kampus namun SA selalu menolak. Peristiwa itu membuat SA merasa takut dan kebingungan. Ia mengaku sempat terdiam serta kesulitan menceritakan kejadian yang dialaminya.

Setelah kejadian tersebut, SA menceritakan pengalamannya pada teman dekatnya dan berusaha mencari dukungan orang-orang terdekatnya. Sebab berulang kali ia mempertanyakan apakah ceritanya akan didengar dan apakah akan ada yang percaya dengan dengan pelecehan yang dialaminya.

Salah satu temannya menyebut tindakan RF sebagai pelecehan seksual dan menyarankan SA melaporkan pada Satgas PPKPT Unila. SA juga sempat menceritakan kejadian itu kepada anggota keluarganya.

Namun, respons diterima tidak sepenuhnya membuatnya merasa mendapat dukungan. Ia akhirnya tetap melanjutkan kuliah karena sudah mengeluarkan biaya besar dan ingin segera menyelesaikan pendidikannya pada Agustus 2026.

Meski masih mengalami trauma, SA akhirnya berusaha melanjutkan pendidikannya. Ia memberanikan diri menghubungi RF melalui WhatsApp untuk menanyakan revisi tesis karena melihat teman-temannya sudah mulai menjalani ujian tesis.

Di tengah proses tersebut, SA mengaku mengetahui ada korban lain yang juga mengalami dugaan pelecehan seksual serupa dari RF. Korban tersebut merupakan teman SA yang baru memberanikan diri melapor kepada Satgas PPKPT setelah menjalani ujian komprehensif.

Meski telah berhasil menyelesaikan pendidikannya, perjuangannya untuk mendapatkan keadilan belum selesai. Korban sempat menanggapi pertanyaan di media sosial terkait kelulusannya. Menurutnya itu bukan hal mudah. 

"Sudah lulus, tapi perjuangannya, Masya Allah, menyuarakan kebenaran sulit di sana. Buktinya sudah melapor juga, dosen itu masih jadi kaprodi," ungkap SA.

Setelah mengungkapkan kronologi kejadian melalui media sosial, SA akhirnya menempuh jalur hukum. Ia melaporkan RF ke Polda Lampung didampingi YLBHI-LBH Bandar Lampung. Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.

Kuasa hukum SA, Prabowo Pamungkas mengatakan, kondisi psikologis korban hingga kini belum sepenuhnya pulih. Karena itu, pihaknya akan mengutamakan keamanan dan kondisi psikologis SA selama proses hukum berlangsung.

"Terhadap segala proses hukum yang dijalani, kami akan mengedepankan keamanan dan kondisi psikologis korban yang sampai hari ini belum pulih secara maksimal," kata Bowo kepada IDN Times, Kamis (12/11/2026).

Direktur LBH Bandar Lampung itu juga mendesak Polda Lampung segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, objektif, transparan, serta berperspektif korban. Selain melaporkan ke polisi, LBH Bandar Lampung turut menyoroti penanganan pengaduan di lingkungan Unila.

Berdasarkan keterangan dan pengalaman kliennya, Bowo menilai proses penanganan pihak kampus berjalan lamban dan belum mencerminkan perlindungan maksimal terhadap korban. Ia juga menyebut Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila telah menemukan adanya unsur kekerasan dalam peristiwa yang dialami SA.

Atas dasar itu, LBH Bandar Lampung mendesak Rektor Unila segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satgas dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila dugaan kekerasan telah dinyatakan terbukti.

"Unila tidak cukup hanya memiliki Satgas dan regulasi formal, tetapi harus membuktikan keberpihakan institusional melalui tindakan nyata yang menjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh warga kampus," tegasnya.

Bowo menambahkan, LBH Bandar Lampung turut meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komnas Perempuan memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Perlindungan dinilai penting untuk menjamin keamanan fisik dan psikologis korban, menjaga kerahasiaan identitas, serta mencegah intimidasi selama proses hukum berlangsung.

Ia menegaskan, penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak semestinya hanya berfokus pada persoalan etik internal atau menjaga nama baik institusi. Hak dan keselamatan korban harus menjadi prioritas.

Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual tersebut, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo mengatakan, Satgas PPKPT telah melakukan penanganan sesuai kewenangannya. Langkah tersebut meliputi pemeriksaan pihak-pihak terkait, penyusunan konstruksi kasus, hingga penyampaian tiga rekomendasi tindak lanjut kepada Rektor Unila.

Budi menjelaskan, tindak lanjut administratif terhadap RF mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses penegakan disiplin dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai mekanisme kepegawaian.

Selain penanganan laporan, Budi menyebut Unila bersama Satgas PPKPT dan pimpinan fakultas terkait juga telah memfasilitasi pemenuhan hak akademik SA. Salah satunya dengan mengupayakan pelaksanaan ujian tanpa kehadiran maupun keterlibatan RF.

Fasilitasi juga diberikan dalam penyelesaian tesis, termasuk kelancaran administrasi dan penandatanganan tesis tanpa melibatkan dosen yang dilaporkan. Menurut Budi, langkah tersebut dilakukan agar persoalan yang sedang ditangani tidak menghambat pendidikan korban hingga akhirnya SA berhasil menyelesaikan studi dan diwisuda.

Unila juga menyatakan Satgas PPKPT tetap melanjutkan mekanisme pemeriksaan resmi dengan menghormati pilihan korban yang tidak menghendaki penyelesaian melalui restorative justice atau secara kekeluargaan.

Budi menambahkan, Satgas tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara langsung, melainkan menyampaikan rekomendasi dan memantau tindak lanjutnya oleh pejabat berwenang.

Rektor Unila Lusmeilia Afriani turut memberikan tanggapan terhadap unggahan SA di media sosial. Ia menyampaikan laporan terkait dosen tersebut sebenarnya sudah ditindaklanjuti sejak beberapa bulan lalu, tetapi prosesnya membutuhkan waktu.

"Ibu sangat tidak mendukung tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Ibu turut prihatin dengan apa yang dialami oleh ananda. Dan untuk laporan terkait dosen tersebut, sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu sudah diusut, namun memang prosesnya lumayan panjang," tulis Lusmeilia di kolom komentar unggahan korban.

Lusmeilia juga menyebut telah kembali menindaklanjuti persoalan tersebut dengan dekan fakultas terkait beberapa hari sebelum memberikan komentar. Ia meminta korban bersabar dan mengajak untuk bersama-sama mengawal proses penanganan kasus tersebut.

"Kita sama-sama kawal prosesnya ya nak, agar kasus ini bisa segera selesai. Beberapa hari lalu juga sudah Ibu follow up lagi dengan dekan yang bersangkutan, bersabar nak," lanjutnya.