Lebih Ringan dari Tuntutan, Dendi Ramadhona Divonis 8 Tahun Penjara

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Enan Sugiarto menyatakan Dendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, menerima gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua.

"Menyatakan terdakwa Dendi Ramadhona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua," ujar Enan saat membacakan amar putusan.

Atas putusannya tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp750 juta.

Selain pidana pokok, majelis hakim juga menghukum Dendi membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar. Nilai tersebut dikurangi uang yang telah disetorkan terdakwa sebesar Rp3 miliar.

Majelis hakim menetapkan apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda milik terpidana untuk menutupi kerugian negara. Namun jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Sementara itu, terhadap pidana denda Rp750 juta, apabila tidak dibayar, maka harta benda atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 165 hari.

Diketahui, putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Dendi dengan pidana penjara selama 11 tahun, denda Rp750 juta subsider 180 hari penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp31.993.123.330.

Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta apabila uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Pascapembacaan putusan, baik tim Jaksa Penuntut Umum maupun penasihat hukum Dendi Ramadhona menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan sikap menerima putusan atau mengajukan upaya hukum berupa banding.