KPU Lampung Wanti-wanti Calon Kepala Daerah Mundur Denda Rp20 Miliar

31 Agu 2024, 18:00 WIB

Tama Wiguna

News

Channel

Add as Preferred source

KPU Lampung Wanti-wanti Calon Kepala Daerah Mundur Denda Rp20 Miliar

Kantor KPU Provinsi Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Bandar Lampung, IDN Times - KPU Provinsi Lampung mewanti-wanti kepada para calon gubernur dan wakil gubernur Lampung di Pilkada 2024 mengundurkan diri bakal dijerat sanksi denda sebanyak Rp20 miliar.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengatakan, sanksi denda tersebut diberlakukan bagi paslon mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos tahap verifikasi dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

"Seusai aturan Pemilihan Kepala Daerah, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak boleh mengundurkan diri. Bahkan kalau sudah menjadi calon kalau ada yang mengundurkan diri ada dendanya, untuk paslon gubernur-wakil gubernur itu 20 miliar," ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (31/8/2024).

1. Hasil penelitian berkas pendaftaran paslon 13-14 September

Kantor KPU Provinsi Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Erwan mengatakan, pihaknya bersama KPU kabupaten/kota se-Lampung sedang meneliti dan memeriksa kebenaran berkas masing-masing paslon. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada LO para calon kepala daerah pada 5-6 September 2024.

Kemudian KPU memberikan wajib perbaikan dokumen persyaratan paslon pada 6-8 September 2024. Selanjutnya di 6-14 September 2024, KPU melakukan penelitian kembali pengembalian perbaikan dokumen persyaratan paslon.

"Baru di 13-14 September, kami memberitahukan dan mengumumkan hasil penelitian persyaratan paslon," ucapnya.

2. Penetapan paslon 23 September

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal - Jihan Nurlela saat konferensi pers usai pendaftaran di KPU Lampung, Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Pascarangkaian pemeriksaan persyaratan administrasi tersebut, Erwan melanjutkan, KPU di Lampung memberikan ruang masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan paslon pada 15-18 September 2024.

Selanjutnya dilakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat pada 15-21 September 2024. Lebih lanjut, 22 September 2024 akan dilakukan rapat pleno tertutup penetapan calon gubernur-wakil gubernur dan penyampaian hasil pleno.

"Selang sehari kemudian di 23 September, KPU akan melakukan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon," ujarnya.

3. Belum ditemukan keterlibatan ASN

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal dan Sutono usungan PDI Perjuangan tiba di kantor KPU Lampung. IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Dari hasil pengawasan selama proses pendaftaran Pikada 2024 Lampung, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar menambahkan, pihaknya belum menemukan keterlibatan ASN dalam tahapan tersebut.

Meski demikian, Bawaslu se-Lampung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan indikasi pelanggaran serupa dengan memberikan bukti dan fakta temuannya.

"Kami tetap membuka ruang kepada masyarakat, apabila ada informasi atau bukti dan fakta lain yang mengindikasikan ada keterlibatan ASN, pada saat pendaftaran," tandasnya.