Karhutla di Way Kambas, Walhi Desak Investigasi Penyebab Kebakaran

Terkait kondisi ini, Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan, kebakaran di Way Kambas bukan merupakan kejadian baru. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan api berhasil dipadamkan.

"Ketika kebakaran terus berulang, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya kapan api berhasil dipadamkan, tetapi juga mengapa api terus muncul, siapa yang bertanggung jawab dan mengapa sistem pencegahan tidak mampu menghentikannya sejak awal," ujarnya dimintai keterangan, Senin (24/8/2026).

Walhi mengapresiasi petugas, masyarakat, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan seluruh pihak terlibat dalam proses pemadaman. Namun, pengerahan personel setelah kebakaran meluas dinilai tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi.

"Indikator utama seharusnya adalah seberapa efektif pemerintah mencegah kebakaran sebelum api meluas dan menghanguskan ratusan hektare kawasan," lanjut dia.

Walhi menilai, karakteristik kawasan Way Kambas seharusnya sudah menjadi dasar dalam membangun sistem mitigasi kebakaran lebih kuat. Kawasan tersebut memiliki sejumlah area bergambut, akses menuju lokasi kebakaran sulit, serta sumber air relatif jauh dari titik api.

Kondisi itu semestinya telah diantisipasi melalui sistem pencegahan dan respons cepat. "Jika kondisi lapangan yang sulit sudah diketahui, seharusnya menjadi dasar untuk membangun sistem mitigasi yang jauh lebih kuat, bukan baru menjadi penjelasan setelah kebakaran terjadi," kata Irfan.

Oleh karena itu, Walhi mendorong Kementerian Kehutanan melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Taman Nasional Way Kambas. Termasuk sistem deteksi dini, patroli, pemetaan kawasan rawan kebakaran, infrastruktur pencegahan hingga mekanisme respons cepat.

Pasalnya, kebakaran di TNWK juga dinilai tidak bisa hanya dihitung berdasarkan luas vegetasi yang terbakar. Way Kambas merupakan habitat penting bagi berbagai satwa liar Sumatra, termasuk gajah Sumatra dan badak Sumatra, serta berbagai jenis mamalia, burung, reptil dan organisme lainnya.

"Kebakaran berpotensi menghilangkan tutupan vegetasi, sumber pakan, tempat berlindung dan ruang jelajah satwa. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu fungsi ekologis kawasan," lanjut dia.

Terkait pernyataan gajah Sumatra disebut tidak terdampak secara langsung dalam kebakaran kali ini memang patut disyukuri. Namun, menurut Walhi, dampak kebakaran terhadap satwa tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya satwa mati saat kejadian.

Menurut Irfan, kebakaran dapat menyebabkan fragmentasi habitat, berkurangnya sumber pakan dan perubahan struktur vegetasi. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong satwa bergerak menuju wilayah lain, termasuk mendekati permukiman masyarakat di sekitar kawasan.

"Hal ini dalam jangka panjang berpotensi memperbesar tekanan terhadap satwa, sekaligus meningkatkan risiko konflik manusia dan satwa liar," tegasnya.

Irfan menambahkan, temuan 74 hotspot sepanjang 17-22 Agustus 2026 dinilai harus menjadi dasar untuk melakukan investigasi secara serius dan terbuka terkait penyebab kebakaran. Walhi meminta kebakaran tidak otomatis dikaitkan hanya dengan kondisi cuaca panas dan musim kemarau.

Menurut Walhi, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menelusuri sejumlah faktor, mulai dari lokasi titik awal api, pola penyebaran kebakaran, akses manusia ke kawasan, aktivitas sebelum kebakaran hingga kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.

Jika ditemukan unsur pidana, penegakan hukum dinilai tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Penelusuran juga perlu dilakukan terhadap pihak yang memperoleh manfaat maupun pihak yang berdasarkan kewenangan dan kewajibannya seharusnya dapat mencegah terjadinya kebakaran.

"Jika setiap tahun pendekatan yang digunakan masih didominasi pengerahan personel setelah api membesar, maka negara sesungguhnya sedang mempertahankan pola pemadaman, bukan pencegahan," kata Irfan.

Terkait peristiwa tersebut, Walhi meminta kebakaran kali ini menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem perlindungan dan pengendalian kebakaran di TNWK.

Walhi menegaskan, keberhasilan memadamkan api kemarin tidak boleh menjadi akhir penanganan kasus. Setelah api padam, pemerintah dinilai perlu mengungkap penyebab kebakaran, menghitung kerusakan ekologis, memastikan pemulihan kawasan, mengevaluasi sistem pencegahan serta memastikan kebakaran serupa tidak kembali terjadi.

"Negara tidak boleh hanya hadir ketika api sudah membesar. Negara harus hadir sebelum api pertama menyala," tegas Irfan.