Kadinkes Reihana Sambangi KPK, Gubernur Lampung Malah Bilang Ini

Arinal melanjutkan, dirinya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung amat mendukung upaya-upaya dilakukan KPK. Termasuk soal permintaan klarifikasi menyangkut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap Reihana.

"Yang jelas, biarkan ini kita serahkan (ke KPK). Maka itu, kita lihat saja, kalau memang harus ini (dinyatakan bersalah) ya silahkan," ucapnya.

Meski demikian, ia meminta publik tidak serta merta mendahului aparat penegak hukum, untuk menyimpulkan sang kepala dinas bersalah. "Tapi, kita jangan dulu mengambil suatu kesimpulan yang belum waktunya," sambung dia.

Sebagai pimpinan Pemprov Lampung, Arinal menyampaikan tak pernah bosan dan terus mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Provinsi Lampung, untuk menjauhi segala bentuk praktik tindak pidana korupsi

"Imbauan sudah sering disampaikan. InsyaAllah kita sebagai pimpinan akan selalu mengajar hal-hal bagus kepada bawahan. Saya ibarat guru akan terus berusaha mendidik anak-anak supaya cerdas dan baik. Tapi jika sebaliknya, silahkan terjemahkan sendiri," imbuhnya.

KPK telah mengonfirmasi Kadinkes Provinsi Lampung Reihana memenuhi panggilan klarifikasi bakal menyoal LHKPN tersebut. Sang kepala dinas dikatakan menyambangi Gedung Merah Putih seorang diri dan tiba sekitar pukul 08.00 WIB.

"Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung sekitar pukul 8. Ia beri keterangan di hadapan tim Direktorat PP LHKPN," ucapnya.

Dalam surat undangan tersebut, Ali menyebutkan, KPK juga meminta Reihana mempersiapkan dan membawa sejumlah dokumen pendukung penting bakal dibutuhkan semisal sertifikat, bukti kepemilikan usaha, dan salinan dokumen harta tidak bergerak.

Termasuk lampiran salinan dokumen alat transportasi, salinan dokumen kas atau setara kas, hingga salinan dokumen hutang/piutang dan lainnya.

"Ini demi kelancaran proses klarifikasi, agar mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan nantinya," tandasnya.