Provinsi Lampung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 803.719 ton atau sekitar 80 persen kebutuhan sektor pertanian di 2024.
Dari total alokasi tersebut, sekitar 20 persen kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi di Lampung akan dipenuhi melalui pupuk nonsubsidi.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengumumkan kerja sama dengan PT Pusri Palembang untuk memfasilitasi petani pengguna Kartu Petani Berjaya (KPB) mendapatkan pupuk urea non-subsidi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Bandar Lampung, IDN Times - Provinsi Lampung mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 803.719 ton atau sekitar 80 persen kebutuhan sektor pertanian di 2024.

Alokasi ini merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi (HET) Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.

"Saat ini angka subsidinya baru sekitar 400 ribu. Dalam dua bulan, angkanya 800 ribu karena Kementerian Pertanian melihat Lampung memiliki potensi besar, hingga naiklah subsidi untuk Lampung menjadi 800 ribu ton," ujar Dirut PT Pusri Palembang Daconi Khotob, Sabtu (4/5/2024).

1. Kebutuhan 20 persen akan dipenuhi pupuk nonsubsidi

ilustrasi petani menanam padi (pexels.com/Mongkon Duangkhiew)

Dari total keseluruhan alokasi tersebut, Daconi melanjutkan sekitar 20 persen kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi di Lampung tersebut akan dipenuhi melalui pupuk nonsubsidi.

Hingga April 2024, dikatakan PT Pusri Palembang telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1,6 juta ton, 50 persen di antaranya dialokasikan untuk Lampung.

"Ini sesuai dengan Prolegnas, karena Pusri dekat dengan Lampung dan juga Lampung menjadi lumbung padi dan pangan," ucapnya.

2. Lampung jalin MoU dengan Pusri fasilitasi petani pengguna Kartu Petani Berjaya

Penandatanganan MoU Pemprov Lampung dengan PT Pusri Palembang. (Dok. Pemprov Lampung).

Terkait alokasi pupuk bersubsidi ini, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengumumkan, pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) bersama PT Pusri Palembang. Itu guna memfasilitasi petani pengguna Kartu Petani Berjaya (KPB) mendapatkan pupuk urea non-subsidi.

Dijelaskan, fasilitasi tersebut di antaranya menyangkut penyediaan dan penyaluran pupuk nonsubsidi sampai ke petani, dengan jaminan kualitas produk terjamin, harga lebih terjangkau, sesuai rekomendasi pemupukan, peningkatan produksi pertanian, dan solusi permodalan.

"Dengan kerja sama ini, nantinya akan melibatkan BUMDes di desa-desa, yang memiliki kedekatan dengan para petani pedesaan yang membutuhkan pupuk," ujarnya.

3. BumDes akan langsung terima pupuk dari Pusri

Rapat pembahasan MoU Pemprov Lampung dengan PT Pusri Palembang. (Dok. Pemprov Lampung).

Melalui upaya tersebut, Arinal mengharapkan kerja sama ini dapat memutus rantai pemasaran pupuk selama ini dirasakan sangat panjang mulai dari lini I sampai lini IV dapat terputus. Itu karena, BumDes bisa mendapatkan pupuk langsung dari gudang PT. Pusri Palembang.

"Kita akan segera mensosialisasikan program ini kepada jajaran perangkat desa, agar semua bisa memahami pentingnya program ini, serta sosialisasi melalui Rapat Koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Lampung," tandasnya.