Harga Singkong Tak Sesuai Kesepakatan, Petani Demo Pj Gubernur Lampung
- Ratusan massa gelar aksi unjuk rasa di Lampung terkait harga singkong.
- Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung menyatakan kesepakatan harga beli singkong Rp1.400 ribu belum terealisasi.
- Mayoritas petani singkong mengalami kerugian karena biaya produksi tidak seimbang dengan hasil yang diterima.
Bandar Lampung, IDN Times - Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa menyoal kesepakatan penetapan harga singkong di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Kota Bandar Lampung, Senin (13/1/2025).
Pantauan IDN Times, para pendemo tergabung dari berbagai elemen masyarakat mulai dari petani singkong, mahasiswa, hingga gabungan organisasi masyarakat (Ormas). Para massa berbondong-bondong ke titik kumpul lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung menggunakan kendaraan truk.
Aksi unjuk rasa diwarnai dengan orasi menggunakan alat pengeras suara, serta dilengkapi beberapa spanduk bertuliskan narasi tuntutan, beberapa di antara turut membawa tanaman singkong.
Di tengah unjuk rasa tersebut, aksi demo sempat memanas lantaran para pendemo berdiri digaris depan sempat menarik dan berupaya merusak kawat berduri dipasang aparat keamanan berjaga di lokasi.
1. Tuntut penerapan kesepakatan harga Rp1,4 per Kg
Terkait aksi tersebut, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin mengatakan, para peserta unjuk rasa sebagian besar merupakan para petani singkong yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Lampung Timur.
Dikatakan, upaya serupa merupakan tindak lanjut atas kesepakatan harga beli singkong Rp1.400 ribu oleh pihak perusahaan kepada para petani yang belum terealisasi.
"Dapat kami sampaikan, saat ini tidak ada perusahaan yang menerapkan kesepakatan bapak Pj gubernur yang meminta harga singkong dibeli Rp1.400 ribu dengan potongan maksimal 15 persen. Ini masih omong kosong," ucapnya.
2. Banyak perusahaan membeli hasil panen singkong harga rendah
Dasrul mengibaratkan kesepakatan harga beli singkong Rp1.400 itu bak keputusan surat kosong. Terlebih, hingga kini banyak perusahaan yang belum mengetahui kesepakatan telah diteken Pj gubernur Lampung Samsudin tersebut.
Di tengah kondisi saat ini, dikatakan mayoritas petani singkong banyak mengalami kerugian. Sebab, antara biaya produksi dikeluarkan dan hasil diterima para petani amat tidak berimbang, bahkan cenderung merugi.
"Sekarang itu harganya 1.070 dengan biaya produksi 731 rupiah per Kg, ini belum dikurangin dengan biaya produksi seperti ongkos cabut. Jadi ibaratnya dari 1 hektare lahan, 80 persen itu untuk perusahaan baru sisanya untuk petani," bebernya.
3. Upaya perusahaan menjajah petani singkong
Pengakuan serupa diutarakan Maradoni, salah satu perwakilan petani dari Kabupaten Lampung Timur. Ia mengharapkan, pemerintah daerah dapat benar-benar mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Kementerian (Permen) terkait penetapan harga singkong.
Kondisi saat ini disebut tak ubahnya bentuk tindakan perusahaan terus menjajah dan menzalimi para petani dalam bentuk membeli hasil panen singkong dengan harga rendah.
"Kami ini bukan budak, kenapa kita diatur oleh pengusaha? Petani singkong terzalimi, tersakiti sementara para pengusaha semakin kaya raya. Ingat, singkong bukan sampah tapi ada nilai ekonominya," seru dia.
