Dana Pilkada 2024 Rp40 Miliar, DPRD Bandar Lampung Terima Usulan KPU

Fery mengatakan, untuk anggaran Pilkada 2024 ini akan mulai dialokasikan dari APBD 2023. Total kebutuhan anggaran yang diusulkan yakni sebesar Rp40 miliar dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pilkada nantinya.

“Usulan itu sudah ada penyesuaian terkait dengan honor Badan Ad Hoc. Berdasarkan keputusan dari Menteri Keuangan, kita sesuaikan honor dengan yang sebelumnya yaitu kita susun berdasarkan Pilkada 2020,” ujarnya.

Kemudian Fery juga mengusulkan kepada DPRD agar membahasnya nanti dalam pembahasan Badan Anggaran. “Total anggaran diusulkan di Pilkada 2024 itu Rp56 miliar. Tapi terbagi Rp16 miliar itu adalah co-sharing dengan provinsi. Itu untuk pembiayaan Ad Hoc yaitu KPPS, dana operasi dan PPDB,” paparnya.

Fery menyebutkan anggaran sebesar Rp40 miliar ini dari APBD Kota Bandar Lampung jika dibandingkan dengan anggaran APBD 2020 lalu hanya ada kenaikan Rp1 miliar.

“Karena anggaran APBD 2020 kemarin kan hanya Rp39 miliar. Sekarang Rp40 miliar,” katanya.

Ia menambahkan pendanaan ini juga masih belum final dikarenakan kebutuhan pelaksanaan pilkada 2024 masih belum tahu menerapkan sistem 40 persen lagi atau tidak. “Tapi memang penyesuaian itu terutama untuk Honor Ad Hoc Kita sesuaikan dengan keputusan Menteri Keuangan,” timpalnya.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi menyampaikan, pendanaan untuk pilkada ini tidak bisa disebut membebankan. Hal itu dikarenakan pilkada merupaka kegiatan rutin 5 tahun sekali.

“Ini juga kan sudah ada anggaran dari APBN. Lagi pula ini kan event demokrasi, pesta demokrasi dalam rangka rakyat ingin menunjukan aspirasinya lewat memilih kepala daerah. Jadi itu harus kita laksanakan,” katanya.

Wiyadi melanjutkan, KPU telah menyampaikan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 akan dimulai Oktober 2022. Ketika tahapan itu sudah dimulai, maka soal anggaran pelaksanaan tersebut sudah harus dilakukan.

"Kemudian tadi juga dibahas terkait komitmen pemilu yang harus berjalan dengan jujur dan adil. Kemudian netralitas ASN juga. Jadi DPRD diminta mengimbau agar tidak ada ASN yang terlibat politik praktis,” imbuhnya.

Terkait pertemuan koordinasi dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung. DPRD belum melaksanakannya, karena pihaknya masih menunggu jadwal yang diberikan oleh Bawaslu Kota.