Budayawan Kritisi Pembangunan Situs Budaya Subak di Bali

Ketut mengatakan, perlu adanya refleksi dari berbagai pihak terkait masalah ini. Ia juga berharap diskusi ini membuka jalan kolaborasi bersama termasuk organisasi internasional agar budaya Subak tak hanya menjadi wisata budaya milik sebagian orang tapi juga milik masyarakat Bali.

“Jangan sampai Subak menjadi budaya dunia, tapi masyarakat Balinya sendiri malah terpinggirkan. Perlu ada pemberdayaan juga pada masyarakatnya. Jangan hanya disuruh menjaga saja, tapi mereka juga harus sejahtera. Seperti orang-orang di kota,” ujarnya.

Subak memiliki nilai soladaritas dan konektivitas antara alam dengan masyarakat Bali. Sebuah budaya yang menjaga Bali sejak dahulu kala. Sehingga masyarakat Bali bisa keluar dari malapetaka air.

Hal senada juga diungkapkan Budayawan Bali, Sugi Lanus. Ia mengatakan masyarakat Bali sudah mengikuti sejak lama perkembangan budaya Subak sejak pengajuannya menjadi warisan budaya UNESCO oleh pemerintah. Namun setelah diakui UNESCO, tak ada perubahan berarti dirasakan khususnya bagi masyarakat Bali.

“Yang menjadi pertanyaan, setelah diakui itu, kontribusi pihak UNESCO apa? Tentu kami berharap bupati dan jajarannya juga bisa memberikan penjelasan tapi tidak ada sampai sekarang,” katanya.

Justru yang dilihat Sugi berbeda, sejak diakui oleh UNESCO dan banyak investor berdatangan, wilayah Subak yang seharusnya menjadi wilayah konservatif malah berubah. Bangunan baru muncul, batu dan semen dari pihak swasta dibangun untuk menjadi objek wisata.

“Ini kan sudah jadi warisan budaya dunia, UNESCO seharusnya bisa menegur dan mengecam seandainya pemerintah daerah melakukan pelanggaran. Karena ketika pemerintah mengusulkan ke UNESCO pasti ada persyaratan yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga Subak ini,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi tidak adanya regulasi yang lebih kongkret terkait pembangunan di sekitar wilayah Subak. Padahal di wilayah tersebut bahkan tak boleh dibangun jalan untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Namun dalam praktiknya pembangunan trotoar, tempat parkir, dan bangunan membabi buta.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan belum kompaknya berbagai pihak dalam pengembangan budaya di Indonesia menjadi salah satu alasan masalah ini bisa terjadi. Sehingga diperlukan diskusi lebih mendalam dan kolaborasi agar pengetahuan adat ini bisa menjadi jalan pembangunan berkelanjutan.

“Kita ini belum solid. Kalau dia masih menempatkan dirinya sebagai orang yang dirampas haknya sebenarnya pada saat yang bersamaan mengurangi value yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, upaya kemendikbud dalam hal ini pun adalah dengan cara menjaga pengetahuan lokal masyarakat. Dengan proteksi, mendokumentasikan serta mencatat untuk membentuk suatu database yang bisa diakses oleh masyarakat.

Deputi Direktur Jenderal UNESCO, Xing Qu mengatakan salah satu tujuan sebuah budaya menjadi warisan budaya UNESCO adalah untuk perkembangan ekonomi. Jika sebuah situs masuk ke dalam daftar UNESCO, maka akan banyak turis yang datang sehingga akan ada manfaat ekonomi yang besar.

“Aspek lainya adalah tak hanya pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat juga akan bertanggung jawab serta melindungi situsnya. Karena itu tak hanya menjadi warisan negara tapi dunia,” imbuhnya.

Ia mengatakan, UNESCO juga bisa melindungi situs yang sudah masuk daftar warisan budaya dunia. Contohnya, ketika pemda membangun sesuatu infrastruktur di situs itu nanti UNESCO akan mengintervensinya.

“Selain itu UNESCO juga bisa memberikan klaim situs itu menjadi situs yang urgent, dan meminta komunitas internasional untuk membantu dengan cara mendorong dan mempromosikan,” tutur Xing.