Berkas Korupsi Kepala Kampung Hargo Mulya P21, Kerugian Negara Rp285 Juta

03 Jan 2022, 13:02 WIB

Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimbang anggaran dana desa (ADD) pembangunan gedung dan sarana olahraga Kampung Hargo Mulyo. (IDN Times/Istimewa)

Tulang Bawang, IDN Times - Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimbang anggaran dana desa (ADD) pembangunan gedung dan sarana olahraga Kampung Hargo Mulyo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2019 dinyatakan lengkap atau P21.

Unit Tipidkor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulang Bawang melimpahkan tersangka berprofesi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial SI (44) berikut barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang, Kamis (30/12/2021) sekitar pukul 12.30 WIB.

"Benar, Unit Tipikor Satreskrim melakukan pelimpahan tersangka dan BB kasus tipikor penyimpanan ADD di kantor Kejari Tulang Bawang karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21," ujar Kasatreskrim Polres Tulang Bawang, AKP Wido Dwi Arifiya Zaen, Senin (3/12/2021).

1. Perkara dilakukan saat menjadi Kakam Harga Mulyo

Ilustrasi suap dan korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut Wido menjelaskan, tersangka ASN SI merupakan warga Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh oknum PNS ini saat menjadi Pj. Kepala Kampung (Kakam) Hargo Mulyo.

"Dugaan perkara terkait pengelolaan dana pada kegiatan pembangunan gedung dan sarana olahraga desa bersumber dari ADD Kampung Hargo Mulyo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan TA 2019," katanya.

2. Pembangunan dikerjakan pihak ketiga

Ilustrasi pekerjaan proyek.(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), Wido menerangkan, pekerjaan pembangunan gedung dan sarana olahraga tersebut sejatinya dikerjakan oleh pemerintah kampung dengan memberdayakan masyarakat sekitar.

Namun pada pelaksanaannya, pembangunan justru dikerjakan oleh pihak ke-3 yakni, CV. Tunas Abadi sehingga mengakibatkan terjadinya mark up anggaran.

"Hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) Inspektorat Tulang Bawang, dampak penyimpangan dalam kegiatan dugaan Tipikor ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp285.366.000," terang Wido.

3. LPJ pembangunan hingga detik ini belum selesai

Ilustrasi pemberian. (IDN Times/Sukma Shakti)

Wido menambahkan, saat tersangka menjadi Pj. Kakam Hargo Mulyo untuk laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan APBKampung Hargo Mulyo tahun anggaran 2019 sampai dengan saat ini belum selesai dibuat.

Atas perbuatan tersangka, SI dikenakan Pasal 2 ayat 1 Sub Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman maksimal pidana 15 tahun penjara," tandas dia.