Balai Karantina Minta Swalayan Tolak Produk Impor Tanpa Sertifikat

Akhir Santiso menjelaskan, karantina terhadap produk impor memang wajib dilakukan sebelum produk tersebut didistribusikan ke pasar-pasar dalam negeri. Hal itu untuk mencegah adanya penyebaran penyakit mungkin saja dibawa oleh produk.

“Karantina adalah suatu sitem pencegahan penyebaran penyakit hewan, ikan, tumbuhan, maupun produknya. Sehingga untuk memenuhi persyaratan lalu lintas, harus disertai sertifikat kesehatan,” jelasnya.

Setelah itu, imbuhnya sertifikat kesehatan tersebut harus diserahkan kepada pejabat karantina untuk dilakukan tindakan karantina di tempat-tempat telah ditetapkan.

Tak hanya melakukan karantina, Santoso menyebutkan balai karantina juga bertugas untuk melakukan tindakan pengendalian atau pengawasan keamanan pangan sehingga produk pangan impor harus memiliki jaminan kemanan produk dengan sertifikat.

“Maka jaminan keamanan pangan yang pihak Chandra belum bisa tunjukan bisa dikoordinasikan ke depannya, supaya diserahkan ke karantina,” imbuhnya.

Ia menambahkan, meski belum memenuhi kriteria berupa sertifikat karantina pada produk impor, untuk produk pangan lain secara fisik sudah baik dan aman.

Santoso mengatakan, untuk produk impor belum bersertifikat tersebut, pihak swalayan tidak perlu melakukan pengembalian karena tim karantina akan melakukan cek ke sistem terlebih dahulu di database mereka.

“Tidak sampai dikembalikan karena kami akan cek di sistem kami dulu. Soalnya banyak yang terjadi itu sebenarnya sudah melalui proses karantina dan ada sertifikatnya tapi supliernya yang tidak menyerahkan ke swalayan,” tuturnya.

Jika setelah diperiksa memang tidak terdaftar, maka tindakan pengawasan akan dilakukan oleh instansi terkait. Terkait pelanggaran UU Karantina Produk Impor tersebut, Santoso menyebutkan pelaku bisa mendapat ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

“Kalau ketahuan di pelabukan biasanya langsung kita lalukan penolakan, atau kalau kita temukan busuk langsung musnahkan,” ujarnya.