MK Kabulkan Gugatan AMJ Kepala Daerah, Ini Tanggapan Pemprov Lampung
Jabatan Gubernur Lampung diperkirakan berakhir Juni 2024
Intinya Sih...
- Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan 47 kepala daerah lainnya terimbas putusan MK terkait UU Pilkada
- Putusan MK memperpanjang masa jabatan hingga lima tahun atau maksimal satu bulan menjelang pemilihan 2024
- Pemerintah provinsi masih menunggu salinan tertulis putusan tersebut, Gubernur Arinal bersyukur bisa melanjutkan program kerja hingga 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menjadi salah satu dari 48 kepala dan wakil kepala daerah terimbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Itu ihwal pembatalan UU Pemilihan Kepala Daerah mengharuskan hasil pemilihan 2018 dan baru dilantik pada 2019 berhenti akhir tahun ini.
Putusan MK itu diketahui membuat Arinal dan kepala daerah lain akan menjalani masa jabatan hingga lima tahun, atau maksimal sampai satu bulan menjelang hari-H pemungutan suara Pilkada 2024.
Dalam putusan dibacakan, Kamis (21/12/2023), MK mengabulkan permohonan tujuh kepala daerah mempersoalkan Pasal 201 Ayat (5) UU No 10/2016 tentang Pilkada. Pasal 201 Ayat (5) UU Pilkada mengatur ”Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan 2018 menjabat sampai dengan 2023”.
Baca Juga: Baru Hari Kedua Angkutan Nataru 2023/2024, Tiket KA Tinggal 28 Persen