Perwali Angkot, Pengusaha Angkutan Wajib Berbentuk Badan Hukum?

1. Perwali trayek angkot sudah mempertimbangkan dari sudut pandang masyarakat dan pemilik usaha angkot

Socrat mengatakan, kebijakan koperasi untuk pengusaha angkot tersebut bukan ide dari pemerintah kota melainkan sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Sehingga pemda hanya melaksanakan sesuai perintah saja.

“Tujuan kita untuk menghidupkan kembali angkot ini kan menanggapi kemauan masyrakat yang ingin melihat angkutan umum selain online. Sekaligus bisa memfasilitasi keinginan pihak ketiga atau yang bisa mengoperasionalkan angkutannya,” tuturnya.

Socrat pun meminta pengusaha angkot tidak merasa khawatir karena perwali trayek angkot ini sudah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan juga dari sisi pengusaha atau pemilik angkot.