Walhi Lampung Tolak Keras Wacana Perubahan Zonasi TN Way Kambas

Irfan menilai, rencana pemanfaatan karbon dan pengembangan pariwisata premium di kawasan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial maupun perekonomian dengan masyarakat sekitar.

Menurutnya, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan pariwisata premium yang dibangun pemerintah belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga lokal.

“Ini jelas untuk kepentingan pariwisata premium yang justru menjauhkan masyarakat sekitar dari manfaat ekonomi. Karena itu, rencana perubahan zonasi oleh Kemenhut harus dibatalkan,” tegasnya.

Walhi Lampung menilai, bila pemerintah ingin mengembangkan skema pemanfaatan karbon atau pariwisata di TN Way Kambas, itu sejatinya dilakukan di luar zona inti atau kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, perubahan zonasi kawasan konservasi pada zona inti tersebut dinilai sebagai bentuk tindakan eksploitatif berpotensi dapat merusak keseimbangan ekosistem.

“Kenapa tidak dilakukan di luar zona inti? Mengubah zonasi di kawasan konservasi sama saja dengan tindakan eksploitatif,” kata Irfan.

Irfan turut menyoroti wacana perubahan jenis tanaman yang dinilai dapat mengancam karakter alami TN Way Kambas. Menurutnya, pergantian vegetasi dikhawatirkan berdampak serius terhadap ekosistem dan keberlangsungan satwa kunci di kawasan tersebut.

Atas kajian itu, Walhi Lampung mendesak pemerintah meninjau ulang dan membatalkan rencana perubahan zonasi TN Way Kambas, serta tetap mempertahankan bahkan memperluas kawasan inti konservasi demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan satwa liar di Lampung.

“Dampak atau kerugian terbesar tentu pada lingkungan dan satwa liar, terutama satwa kunci di TN Way Kambas,” imbuh Irfan.