Korupsi Proyek Jalan Rp15 Miliar di Lamteng, Empat Tersangka Ditahan!

Kejari Lampung Tengah menetapkan dan menahan empat tersangka dalam dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin beranggaran Rp15 miliar pada 20 November 2026.
Empat tersangka mencakup PPK, pelaksana pekerjaan, pihak pengendali pelaksanaan, dan konsultan pengawas; penyidikan telah memeriksa 12 saksi serta menyita dokumen terkait.
Penyidik menemukan dugaan pengondisian e-purchasing dan ketidaksesuaian spesifikasi maupun volume pekerjaan di lapangan, dengan indikasi kerugian negara sekitar Rp6,74 miliar.
Lampung Tengah, IDN Times - Kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) Tahun Anggaran 2025 memasuki babak baru.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menahan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksana pekerjaan, serta konsultan pengawas.
Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, mengatakan, proyek bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah tersebut memiliki pagu anggaran Rp15 miliar. Sementara nilai kontraknya mencapai Rp14,935 miliar dan dikerjakan CV Gema Nusantara melalui metode pengadaan secara e-purchasing.
"Ya, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam proses penyidikan," ujarnya dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).
1. Empat orang jadi tersangka

Penyidik Kejari Lampung Tengah menggelandang tersangka kasus korupsi pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). (Dok. Kejari Lamteng). Rita mengungkapkan, keempat tersangka memiliki dan menjalankan peran berbeda-beda dalam rangkaian pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan jalan tersebut.
Mereka yakni IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS selaku pelaksana pekerjaan, DEP sebagai pihak berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas. Penetapan keempat tersangka dituangkan dalam surat penetapan tersangka tertanggal 20 November 2026.
"Dalam proses penyidikan, tim telah memeriksa 12 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan," ungkap Rita.
2. Penyidik temukan pengondisian proyek hingga ketidaksesuaian pekerjaan

Pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah ini berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026). (Dok. Kejari Lamteng). Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Rita melanjutkan, kejaksaan menemukan sejumlah indikasi penyimpangan mulai tahapan pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan jalan tersebut.
Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian dalam proses pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sedangkan dalam pelaksanaan proyek, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan tercantum dalam kontrak dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
"Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari konstruksi perkara yang didalami penyidik, hingga akhirnya kami resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka," tegasnya.
3. Empat tersangka langsung ditahan

Penyidik Kejari Lampung Tengah menggelandang tersangka kasus korupsi pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). (Dok. Kejari Lamteng). Pascaresmi ditetapkan sebagai tersangka, Rita melanjutkan, keempat orang tersebut langsung menjalani penahanan, Jumat (20/11/2026). Tim penyidik melakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
Menurutnya, keempat tersangka masing-masing langsung dibawa sekaligus ditempatkan oleh tim penyidik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih.
"Kejari Lampung Tengah memastikan penanganan perkara masih akan dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku," ucap Rita.
4. Kerugian negara Rp6,7 Miliar

ilustrasi audit (unsplash.com/Kelly Sikkema) Dari hasil pemeriksaan, Rita menambahkan, penyidik turut menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar. Nilai kerugian tersebut berkaitan dengan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin.
Oleh karenanya, Kejari Lampung Tengah memastikan berkomitmen mengusut perkara tersebut secara profesional dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
"Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya
Selain itu, ia juga menegaskan setiap rupiah uang negara merupakan amanah masyarakat harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.
“Kami berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” imbuh Kajari.























