Penyaluran Pupuk Subsidi di Lampung Tembus 282 Ribu Ton

02 Mei 2026, 15:32 WIB

Forum Rembuk Tani di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya Sih

Penyaluran pupuk subsidi di Lampung mencapai 282.796 ton atau sekitar 40 persen dari total alokasi, berkat percepatan distribusi melalui kebijakan baru yang memangkas jalur birokrasi.
Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pendapatan petani tetap aman di tengah peningkatan distribusi pupuk.
Kemudahan akses pupuk disebut mendorong kenaikan produksi beras nasional hingga 8 persen, dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton, sebagai bagian dari upaya menuju swasembada pangan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Lampung Selatan, IDN Times - Penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung hingga 30 April 2026 mencapai 282.796 ton dari total alokasi tahun ini sebesar 713.970 ton. Jumlah realisasi tersebut tercatat sekitar 40 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus mendorong percepatan distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu, khususnya saat memasuki musim tanam.

“Sekarang distribusi pupuk jauh lebih mudah karena jalurnya sudah dipangkas. Kalau dulu terlalu panjang dan banyak persetujuan, sekarang lebih langsung,” ujar Zulhas, sapaan akrabnya saat menghadiri forum Rembuk Tani di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026).

1. Buah reformasi kebijakan distribusi pupuk subsidi

Forum Rembuk Tani di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Sebelum dilakukan reformasi kebijakan distribusi, Zulhas menyampaikan, penyaluran pupuk subsidi sering terkendala birokrasi panjang. Pupuk harus melalui berbagai tahapan persetujuan lintas instansi sehingga kerap terlambat diterima petani.

“Dulu serapannya hanya sekitar 6 juta ton karena aturannya berputar-putar. Sekarang bisa naik hingga 9,5 juta ton,” ucapnya.

Oleh karenanya, pemerintah menerapkan skema distribusi baru melalui Peraturan Presiden (Prepres) yang memungkinkan pupuk disalurkan lebih langsung oleh produsen tanpa proses administrasi berlapis.

"Di Lampung, percepatan distribusi pupuk disebut mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Hingga akhir April 2026, realisasi pupuk subsidi mencapai 282.796 ton dari total alokasi 713.970 ton," lanjut dia.

2. Jaga stabilitas harga

Forum Rembuk Tani di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Berdasarkan rekapitulasi regional, Zulhas melanjutkan, wilayah Sumatra tercatat telah menyerap hampir 40 persen dari total pupuk yang dialokasikan pemerintah. Selain distribusi pupuk, pemerintah juga melakukan intervensi harga gabah di tingkat petani dengan menetapkan harga pembelian Rp6.500 per kilogram tanpa klasifikasi kualitas.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani, termasuk di Provinsi Lampung.

“Kalau pupuk tersedia dan harga gabah terjaga, produksi pangan bisa meningkat. Ini sesuai dengan program Pak Presiden menuju Indonesia swasembada pangan," katanya.

3. Produksi beras naik 8 persen

Forum Rembuk Tani di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Zulhas turut mengklaim, kemudahan akses pupuk turut berkontribusi terhadap kenaikan produksi beras nasional. Produksi beras disebut meningkat sekitar 8 persen, dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton.

"Melalui forum Rembuk Tani, pemerintah berharap persoalan distribusi pupuk dapat dipantau langsung di lapangan, sekaligus memastikan petani memperoleh akses sarana produksi secara lebih cepat dan merata," imbuhnya.

Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Lampung Selatan ini, Zulhas turut didampingi oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, serta jajaran pemerintah daerah.