Kapolda Lampung Minta Warga Tak Berlebihan Borong Minyak Goreng

Hendro menjelaskan, konsumsi minyak goreng masyarakat Lampung per bulan mencapai 6 juta liter. Sedangkan produk seluruh produsen minyak di Lampung dalam per bulan mencapai 9 juta liter.

Merujuk hal itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak panik dengan memborong minyak goreng secara berlebih bahkan menimbun minyak goreng.

“Jangan coba-coba untuk menimbun minyak goreng ini dengan cara belanja berulangkali. Karena borong minyak, dikhawatirkan masyarakat justru menimbun minyak goreng. Intinya masyarakat Lampung jangan panik, saya jamin stok minyak goreng aman,” tegas jenderal bintang dua ini.

Hendro menyatakan, pihak kepolisian akan mengambil langkah dan menindak tegas jika ada masyarakat yang menimbun minyak bahkan menjual minyak goreng di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Saya pastikan penyaluran minyak goreng di Lampung langsung dari perusahaan menuju toko retail, sehingga tidak ada rantai distribusi yang panjang. Apalagi produksi minyak goreng di PT Tunas Baru ini sekitar 120 ribu liter dalam sehari,” imbuhnya.

Divisi Pemasaran Tunas Baru Lampung, Agus Kurniawan mengatakan, pada akhir Februari 2022, PT Tunas Baru Lampung telah menyalurkan sebanyak tiga juta liter minyak kemasan di seluruh Lampung. Penyaluran minyak goreng tersebut juga menggandeng pemerintah untuk pengawasan dalam pendistribusian minyak goreng.

“Kita juga mendapat suplai bahan baku dari PT Perusahaan Indonesia sebanyak 500 ton. Sementara, Tunas Baru saat ini bisa memproduksi 100 ton per hari atau 100 hingga 120 ribu liter per hari. Kalau kapasitas bisa 300 ton per hari, tapi tergantung lagi suplai yang punya DMO. Jadi seminggu ini baru bisa 100 ton,” katanya. 

Kapolda Lampung menjelaskan, berdasarkan data dari dinas Perindag Provinsi Lampung
bahwa minyak goreng di Provinsi Lampung masih cukup. “Kadis Perindag, ibu Elvira Umihanni menyampaikan kepada saya bahwa untuk minyak goreng di Lampung masih cukup,” kata Hendro.

Hendro juga mengingatkan kepada pelaku ritel agar menjual minyak goreng sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia juga meminta para pejabat utama dan kapolres harus melakukan pengawasan dalam hal penyaluran.

Menurutnya, itu untuk memberikan kepastian dan jaminan minyak goreng tersebut terdistribusi ke pasar. “Jadi ini tolong dicek semua. Agar kita tahu masalahnya dimana. Sehingga disitu kita bisa Melakukan penegakan aturan. Kita lakukan penegakan hukum apabila memang itu diperlukan. Jangan sampai ada kecurangan," tukasnya.

"Mohon rekan-rekan ambil langkah dilapangan. Lakukan langkah-langkah, koordinasi dengan satgas sehingga pengawasan kita menjadi lebih kuat. Karena kita harus pastikan seluruh kebutuhan minyak goreng ada dilapangan,” tegas Hendro.