Insentif Pamong Desa, BPKAD Bandar Lampung: Kalau Mampu Baru Dibayar

28 Mei 2023, 11:05 WIB

Pemkot Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bisa memastikan tunggakan insentif ketua RT, kepala lingkungan, linmas, babinsa, dan bhabinkamtibmas selama 9 bulan dari 2021 sampai 2022 akan dibayarkan atau tidak.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan pun mengakui adanya tunggakan tersebut. Namun ia mengatakan insentif ketua RT dan pamong desa lain bersifat fleksibel atau disesuaikan dengan keuangan daerah.

“Perlu dipahami yang namanya insentif itu didalamnya termasuk tunjangan kinerja dan itu pemberiannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kalau daerahnya mampu ya dibayar, kalau gak ya gak usah maksa,” katanya, Minggu (28/5/2023).

1. Insentif 2021-2022 sudah dianggarkan tapi pemkot masih tak mampu bayar

Ilustrasi gaji (IDN Times/Arief Rahmat)

Secara rinci, tunggakan insentif pamong desa di Bandar Lampung tersebut yakni 5 bulan di 2021 dan 4 bulan 2022. Uniknya, meski insentif ini tak dibayarkan, namun pemkot telah mengganggarkannya pada APBD 2021-2022 lalu.

“Iya itu sudah dianggarkan. Tapi kalau (pemkot) gak mampu bayar, masa mau dibayar? Itukan batas tertinggi,” ujarnya lagi.

Ia juga mengatakan keuangan daerah pada waktu itu memang sedang terpuruk. Hal itu dikarenakan perekonomian kota hampir meredup akibat COVID-19 dan PPKM.

2. Sistem insentif pamong desa diberikan pada bulan berikutnya

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Ramdhan menambahkan, untuk insentif pamong desa di 2023 pemkot sampai saat ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikannya secara rutin.

“Kalau di 2023 ini kita sudah berikan setiap bulan. Saat ini kita sudah berikan sampai bulan April karena ini sistemnya mereka kerja dulu baru insentif. Jadi kerja April dibayarkan Mei. Nah Mei ini belum karena memang nanti pembayarannya Juni, jadi tidak telat,” jelasnya.

Ia pun menyampaikan pesan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana agar pemkot bisa tetap mensejahterakan masyarakat sehingga perekonomian Bandar Lampung semakin baik dan meningkat.

3. Keuangan Pemkot Bandar Lampung belum kembali normal

Kepala BPKAD Bandar Lampung, Muhammad Ramdhan. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Ia juga mengklaim saat ini keuangan Pemkot Bandar Lampung sebenarnya belum sepenuhnya kembali normal. Saat ini pihaknya masih proses menuju perbaikan perekonomian.

“Semua kan belum 100 persen normal. Masih bertahap, jadi kita beresin semuanya pelan-pelan. Termasuk kemarin KB (kader posyandu), semua nanti kita bayar,” imbuhnya.

“Honorer juga, kalau semua sudah nanti kita bayar. Honorer sudah dibayar sampai bulan Maret. Kita akan cicil tunggakannya karena anggaran total 12 miliar,“ tambahnya.