Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) membatalkan ibadah haji 1442 Hijriah/2021, Kamis (3/6/2021). Keputusan itu membuat berbagai pihak kecewa, seperti Toto Sukarno (50) warga Jalan Raden Intan, Kelurahan Enggal, Kota Bandar Lampung.
Terlebih, pembatalan ini merupakan kali kedua bagi Toto, setelah sebelumnya gagal berangkat pada 2020 akibat pandemik COVID-19. Berikut IDN Times rangkum polemik pembatalan ibadah haji 2021 di Provinsi Lampung.
Toto tak menampik, dirinya merasa sedih saat mendengar kabar ibadah haji di tahun ini dibatalkan. Informasi itu ia dapatkan saat menonton siaran televisi nasional. Namun secara pribadi, Toto mencoba mengerti keputusan pemerintah, mengingat sejumlah negara termasuk Indonesia masih disibukkan untuk mengatasi pandemik COVID-19.
"Namanya sudah begini, saya juga gak bisa ngomong. Kalau maunya tetap bisa berangkat, apalagi saya harusnya sudah pergi di tahun 2020. Dibilang sedih ya pasti sedih," kata dia dikonfirmasi IDN Times, Jumat (4/6/2021).
Kesedihan dan kekecewaan tidak hanya dirasakan Toto, karena hal itu juga dialami sejumlah CJH lain yang ikut tergabung di satu agen trevel penyalur ibadah haji dan umroh. CJH rata-rata sudah memasuki umur lanjut usia.
"Jujur saja, saya kasihan dengan usianya yang sudah sepuh-sepuh. Tapi balik lagi ini sudah jadi kebijakan pemerintah, jadi harus sama-sama kita patuhi," imbuh dia.
Toto tetap berharap masih diberikan kesempatan dan usia untuk menunaikan Rukun Islam kelima di tahun yang akan datang. "Mudah-mudahan Allah masih kasih panjang umur ke kita semua," kata pria sudah mendaftar sejak 2012 silam.
Kepala Bidang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Kantor Wilayah Provinsi Lampung, M Ansori menjelaskan, pihaknya sudah menerima keputusan tersebut dan membatalkan rencana keberangkatan CJH Provinsi Lampung.
"Karena sampai hari ini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan apakah kita (Indonesia) diundang atau tidak. Tentunya, pembatalan sudah melewati pertimbangan dan mitigasi secara matang," terang dia.
Sejatinya, CJH merupakan jemaah prioritas di tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai 6.336 orang se-Provinsi Lampung yang tersebar di 15 kabupaten dan kota.
"Ini semua yang sudah melunasi di 2020 dan menjadi prioritas penyelenggaraan tahun ini," katanya.
Sebagaimana diatur dalam KMA 660, Ansori menyebut, CJH yang sudah melunasi biaya pemberangkatan dan ingin mengambil dana pelunasan, maka pemerintah mempersilakan hal tersebut.
"Perlu ditegaskan, dana yang diambil adalah biaya pelunasan bukan setoran awal. Jangan kahwatir akan tetap menjadi prioritas calon jemaah di tahun berikutnya," tukasnya.
Ansori menjelaskan, Kemenag RI Kantor Wilayah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung sudah mulai menyosialisasikan hal tersebut.
"Kita minta bantu sosialisasi ini baik ke CJH, KBIHU, PPIU, dan juga masyarakat. Harapan kita tentu dapat sama-sama mengerti," lanjutnya.
Sekretaris MUI Lampung, Basyaruddin Maisir, turut meminta kepada semua CJH di tahun ini bersabar. Menurutnya, langkah itu menjadi keharusan demi menyelamatkan jiwa CJH. Baginya, pembatalan menyimpan hikmah di dalamnya.
"Terutama ini untuk keselamatan kita bersama dan berharap tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya," ujar dia.
Tak jauh berbeda, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Fahrizal Darminto ikut mengatakan, pembatalan CJH ke Tanah Suci harus bisa diterima dengan lapang dada. Terlebih, hal ini sudah menjadi keputusan bersama pemerintahan pusat.
"Kami tidak bisa memaksakan karena untuk jemaah tidak bisa berangkat sendiri," ucap Fahrizal.
Fachrizal menambahkan, pemerintah memiliki kewajiban memberi perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali dalam pemberangkatan ibadah haji 2021.
Selain itu, pemerintah Arab Saudi belum memberikan kuota resmi kepada negara Indonesia. Ia meminta supaya tetap menjaga kesehatan demi menyambut pelaksanaan haji di periode berikutnya.
"Kita sama-sama berdoa saja semoga tahun depan, ibadah haji masih bisa berangkat," tandas dia.