Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia, ACT Lampung Irit Komentar

07 Jul 2022, 17:39 WIB

Proses pelantikan pengurus MUI Lampung. (Instagram/@muilampung_online)

Bandar Lampung, IDN Times - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung membantah disebutkan pernah terlibat maupun sebatas menjalin komunikasi dengan program organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), baik di tingkat daerah cabang Lampung maupun pusat.

Wakil Ketua Umum MUI Lampung, KH Ihya Ulumuddin mengatakan, pihaknya hingga detik ini memastikan tidak pernah menjalani kegiatan ataupun rapat dengan organisasi ACT. Apalagi pembahasan spesifikasi menyangkut program Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia yang sempat dipublikasi MUI bersama ACT Pusat pada September 2021 lalu.

"Setahu saya tidak ada. Artinya selama saya dilantik (sebagai Waketum MUI Lampung) kegiatan apapun saya ikut, paling tidak saya tahu. Saya belum pernah dengar dan mengetahui ada kegiatan koordinasi dengan ACT, apalagi dengan pusat, provinsi saja belum ada," ujarnya saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (7/7/2022).

1. MUI Lampung minta proses hukum dugaan penyelewengan dana umat dilakukan seadil-adilnya

Ilustrasi hukum (Dok: ist)

Selain menegaskan tidak pernah terjalin komunikasi MUI Lampung dengan pihak ACT, Ihya juga menyoroti serius dugaan penyelewengan dana donasi umat tengah menyelimuti organisasi nirlaba berfokus pada kerja-kerja kemanusiaan penanggulangan bencana tersebut.

"Kami mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, bila benar yang diselewengkan dana umat maka sudah seharusnya itu dijalankan sesuai amanat. Bagi mereka yang tidak amanat harus dihukum seadil-adilnya," tegas dia.

Selain itu, MUI Lampung juga menegaskan akan terus patuh dan taat terhadap kebijakan dan ketetapan yang nantinya dikeluarkan MUI pusat dalam menyoroti polemik ACT. "MUI pusat kita tegak lurus," lanjutnya.

2. Apresiasi keputusan mensos telah mencabut izin ACT

Presiden ACT Ibnu Khajar (kiri) saat memberikan paket sembako dalam Operasi Pangan Murah di Masjid Assuada, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (15/10/2021) (Foto: dok ACT)

Ihya menyampaikan, MUI Lampung sepaham dan sejalan terhadap keputusan Menteri Sosial RI sementara, Muhajir Effendy telah mencabut perizinan aktivitas organisasi ACT.

"Kami memberikan apresiasi itu, karena ini adalah amanat dana umat. Ini menjadi pelajaran kita bila hendak menjalin kerjasama baiknya dengan organisasi jelas seperti Muhammadiyah, NU, MUI yang memang mengurusi itu semua," ucapnya.

3. ACT Lampung irit komentar terkait Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia

Kerjasama MUI dan ACT. (mui.or.id)

Kepala Cabang ACT Metro-Lampung Tengah, Regina Locita Pratiwi memilih irit berkomentar terkait program kolaborasi MUI bersama ACT terhadap Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia disebut-sebut bertujuan akan membantu para dai terdampak pandemik COVID-19 tersebut.

"Kalau untuk itu mungkin bisa tanya ke kontak call center pusat ya, maksudnya lebih bagaimana ke cabang hal seperti itu. Aku kurang paham untuk itu," katanya.

Meski izin operasional organisasi belah resmi dicabut, ia menyebut ACT Cabang Lampung, terkhusus wilayah Metro-Lampung Utara masih beroperasi untuk kegiatan-kegiatan sosial telah berizin semisal Global Kurban, Global Zakat, hingga Global Wakaf.

"Untuk yang dibekukan itu adalah rekening penerima uang dan barang untuk Aksi Cepat Tanggap. Tapi kegiatan kita masih berjalan dan masih berfokus menjalankan amanat-amanat umat yang sudah dititipkan," lanjut dia.

4. Cabang Lampung tunggu arahan ACT pusat

ACT (Aksi Cepat Tanggap) care for humanity (act.id)

Terkait wacana kegiatan dalam waktu dekat, Regina mengaku masih menunggu arahan dari pihak ACT pusat. Namun dirinya sempat menyebut, sejatinya ACT Lampung kini fokus pada kegiatan hewan kurban.

"Kita tunggu arahan dari pusat, tapi tetap satu pintu karena memang kita di cabang," kata dia.