Bawaslu Lampung Garansi 7 TPS Gelar PSU Sudah Lalui Kajian Persyaratan

Dijelaskan Gistiawan, suatu pelanggaran administrasi saat proses pemungutan suara di TPS, dikatakan secara otomatis dapat diselesaikan dengan agenda pemungutan suara ulang pascapelaksanaan Pemilu serentak.

Bila pelanggaran itu memasuki ranah pidana, proses pemungutan suara ulang dijadwalkan dan dilaksanakan berjalan tetap tidak menghilangkan penanganan maupun pengusutan unsur pidananya dalam suatu peristiwa.

"Kalau administrasi outputnya adalah PSU, maka selesai. Kemudian tidak menghilangkan pidananya, karena dinorma itu," ucap dia.

Lebih jauh disampaikan, pemungutan suara ulang dikarenakan peristiwa pelanggaran pidana itu seperti terjadi di TPS 19 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang. Itu kini ditangani dan berproses di Sentra Gakkumdu Pemilu 2024 Kota Bandar Lampung.

"(Ditangani Gakkumdu) untuk menarik pembuktian materilnya terkait norma pelanggaran pidana itu sudah mulai mengerucut. Artinya proses itu dua-duanya (PSU dan pidana TPS 19 Way Kandis) berjalan," katanya.

Gistiawan menambahkan, hasil kajian dalam proses pemungutan suara ulang tersebut juga difokuskan pada pelaksanaan teknis hingga pengawasan saat pemungutan suara Pemilu serentak 14 Februari kemarin.

"Jadi kalau pintu masuknya penindakan pelanggarannya itu, bisa administrasinya diselesaikan dengan PSU dan seterusnya. Kalau ada dugaan pidana masuk ke Gakkumdu, kalau ada dugaan etik masuknya ke Bawaslu," tandasnya.