MK Ubah Syarat Pilkada, Akademisi Unila: Perkecil Peluang Kotak Kosong

1. Perkecil peluang kotak kosong

Budiyono menyampaikan, putusan telah dikabulkan oleh hakim MK ini didesak harus segera dipatuhi dan dilaksanakan semua pihak, terutama KPU dan Bawaslu dikarenakan putusan tersebut bersifat mengikat sejak dibacakan.

"Ini penting, putusan MK mengecilkan peluang kotak kosong dalam Pilkada 2024," tegas praktis ahli hukum tata negara tersebut.

2. Diprediksi bakal hadirkan banyak pilihan calon kepala daerah

Lebih lanjut Budiyono menyebutkan, putusan MK ini telah menghargai suara rakyat yang diberikan pada Pemilu legislatif 2024 lalu. Sehingga masyarakat perlu mendorong partai partai untuk mengambil kesempatan dan peluang telah diberikan MK tersebut.

"Partai-partai politik sekalipun tanpa kurai DPRD, harus bisa mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada 2024, sehingga masyarakat banyak pilihan kandidat dalam Pilkada nanti," jelasnya.

Oleh karena itu, ia turut memprediksi, kehadiran putusan MK kali ini bisa memantik kemunculan poros politik baru dalam Pilkada nanti. "Ya pasti, ini baru dinamakan pesta demokrasi ada calon-calon kepala daerah yang bisa dipilih rakyat," lanjut dia.