Walhi Dorong Pemerintah Buka Informasi Transparan Dampak Karhutla TNWK

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan sebelumnya menyatakan kebakaran di Way Kambas berdampak terhadap ratusan kawasan, Irfan menyebutkan, kondisi tersebut menunjukkan karhutla di TNWK tidak boleh dipandang sebagai satu kejadian yang berakhir setelah pemadaman.

"Analisis spasial Walhi Lampung menemukan 96 titik panas atau hotspot di kawasan TNWK sepanjang 23-28 Agustus 2026. Way Kambas bukan sekadar kawasan hutan. Kawasan ini merupakan habitat penting berbagai satwa liar Sumatra," katanya.

Meski Kemhut menyatakan Gajah Sumatra di habitat alami maupun Pusat Konservasi Gajah tidak terdampak langsung kebakaran pada 21-22 Agustus 2026. Namun, ukuran kerusakan ekologis tidak boleh hanya dilihat dari ada atau tidaknya satwa mati akibat kebakaran.

"Kebakaran dapat menghancurkan vegetasi, mengganggu sumber pakan, memfragmentasi habitat, mengubah struktur ekosistem, meningkatkan tekanan terhadap satwa liar, dan dalam jangka panjang dapat memperbesar potensi konflik satwa dengan masyarakat," lanjut dia.

Atas kondisi tersebut, Walhi Lampung meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap kebakaran TNWK. Investigasi dinilai penting untuk mengungkap penyebab kebakaran, luasan aktual kawasan terdampak, zona terbakar, kerusakan habitat, serta dampak terhadap biodiversitas.

"Pemerintah perlu membuka secara transparan berapa luas total kawasan yang terbakar, zona TNWK yang terdampak, tipe ekosistem yang rusak, penyebab kebakaran, serta langkah pemulihan ekologis yang akan dilakukan," katanya.

Selain itu, pemerintah diminta menyusun dan membuka rencana pemulihan ekologis kawasan TNWK yang terbakar. Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman dan pembasahan lahan. "Pemulihan perlu diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan, serta memastikan kerusakan habitat akibat kebakaran dapat ditangani dalam jangka panjang," sambung dia.

Walhi Lampung juga menyoroti pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan risiko karhutla, termasuk melindungi kawasan konservasi seperti TNWK.

Irfan menegaskan, Walhi tidak mempersoalkan langkah darurat tersebut selama ditujukan untuk menghentikan penyebaran api. Namun, OMC tidak boleh menjadi pengganti evaluasi terhadap tata kelola kawasan.

"Hujan buatan mungkin membantu memadamkan api, tetapi tidak menjawab mengapa api muncul, mengapa hotspot terkonsentrasi di wilayah tertentu, siapa yang menguasai dan bertanggung jawab atas wilayah tersebut, dan apakah pemegang izin telah memenuhi seluruh kewajiban pencegahan karhutla," katanya.

Irfan menambahkan, kondisi iklim memang turut meningkatkan risiko kebakaran. Analisis BMKG menunjukkan Lampung telah memasuki musim kemarau dan kondisi hujan di sebagian besar Indonesia pada Dasarian I Agustus 2026 didominasi kategori rendah.

Namun, kondisi kering tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pengelola kawasan maupun pemegang izin. "Karhutla di Lampung bukan sekadar persoalan cuaca. Ini adalah ujian terhadap keberanian negara menegakkan hukum lingkungan kepada siapa pun, termasuk korporasi pemegang konsesi dan institusi yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan," tegasnya.

Walhi Lampung menilai, penanganan karhutla harus bergeser dari sekadar mengejar api setelah kebakaran terjadi menjadi upaya pencegahan, perbaikan tata kelola, pengawasan wilayah konsesi, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

"Negara tidak boleh hanya sibuk mengejar api setelah kebakaran terjadi. Negara harus mengejar pertanggungjawaban atas wilayah yang terbakar," imbuh Irfan.