Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Lampung jadi Provinsi Tercepat

12 Nov 2025, 13:40 WIB

Tama Wiguna

Menteri Koperasi Ferry Julianton kunjungan ke Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya sih...

Ada 18 ribu titik tanah terinventarisasi, 12 ribu koperasi mulai dibangunFerry menyampaikan, Kementerian Koperasi mencatat sudah terdapat 18 ribu titik tanah di seluruh Indonesia masuk dalam sistem inventarisasi untuk pembangunan koperasi pada November 2025.
Digadang-gadang jadi ritel modernKeberadaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif lintas kementerian dan lembaga terkait, untuk memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi modern.
Siapkan tenaga business assistant dan pelatihan pengurusKementerian Koperasi dalam memastikan keberlanjutan program ini tengah menyiapkan tenaga business assistant dan pel

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ditarget kementerian terkait berdiri hingga Maret 2026. Lampung disebut provinsi tercepat pembentukan badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono usai penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Bank Tanah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Rabu (12/11/2025).

“Provinsi Lampung merupakan yang tercepat dalam menyampaikan proses pembentukan badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kepada Kementerian Koperasi,” ujarnya dimintai keterangan.

1. Ada 18 ribu titik tanah terinventarisasi, 12 ribu koperasi mulai dibangun

ilustrasi koperasi desa merah putih (IDN Times/Hendra Lianor)

Ferry menyampaikan, Kementerian Koperasi mencatat sudah terdapat 18 ribu titik tanah di seluruh Indonesia masuk dalam sistem inventarisasi untuk pembangunan koperasi pada November 2025. Dari jumlah itu, sekitar 12 ribu lokasi dalam proses pembangunan fisik berupa gudang, gerai, dan sarana pendukung koperasi.

"Target kami hingga akhir November bisa mencapai 20 ribu unit yang sedang dibangun. Setiap hari kami terus menginventarisasi tanah-tanah yang siap digunakan, agar jumlahnya bisa menembus 30 ribu titik,” jelasnya.

Selainitu, kementerian di bawah naungannya juga optimistis sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah rampung pembangunan fisik dan siap beroperasi pada Maret 2026. "Harapannya, ini lengkap dengan gudang, ritel, gerai pelayanan, serta fasilitas penunjang lainnya," lanjut dia.

2. Digadang-gadang jadi ritel modern

Ilustrasi Koperasi Merah Putih di Sulawesi Selatan. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Ferry melanjutkan, keberadaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif lintas kementerian dan lembaga terkait, untuk memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi modern.

Menurutnya, koperasi tersebut nantinya tidak hanya bergerak di bidang perdagangan, tetapi juga melayani sektor kesehatan, keuangan mikro, dan logistik desa.

“Tahun depan ini akan menjadi ritel modern di desa-desa, lengkap dengan apotek, klinik desa, gudang, tempat pembiayaan, hingga logistik yang dikelola secara modern,” ucapnya.

3. Siapkan tenaga business assistant dan pelatihan pengurus

Menteri Koperasi Ferry Julianton kunjungan ke Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Selaras harapan tersebut, Ferry menambahkan, Kementerian Koperasi dalam memastikan keberlanjutan program ini tengah menyiapkan tenaga business assistant dan pelatihan bagi para pengurus koperasi di seluruh daerah.

"Melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIM-Kopdes), kami akan mengintegrasikan seluruh data koperasi, pembiayaan, dan pengawasan di tingkat pusat hingga desa," imbuhnya.

4. Modal pembiayaan melalui skema plafon investasi dan modal kerja

ilustrasi modal (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain pembangunan fisik dan penyusunan sistem manajemen, Ferry menambahkan, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui skema plafon investasi dan modal kerja bagi setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, dana tersebut dialokasikan secara proporsional untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga siap menjalankan fungsi ekonomi di masyarakat.

“Plafon ini digunakan sebagian untuk investasi bangunan, dan sebagian lainnya untuk modal kerja berupa kelengkapan barang-barang,” imbuhnya.