Sivitas Akademika UM Metro Suarakan Petisi Kritik Jokowi

Poin pertama dalam petisi tersebut, Cahaya mengatakan, Sivitas Akademika UM Metro mendesak Presiden Jokowi mengembalikan netralitas dan etika kepresidenan. Sikap netralitas presiden dan semua aparat pemerintah disebut amatlah penting.

"Kami juga mendesak, agar presiden tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk kepentingan politik keluarga," serunya.

Kemudian poin kedua, pihaknya meminta fungsi penggunaan APBN kembali dilakukan secara transparan dan adil, bukan justru digunakan untuk kepentingan politik dan golongan tertentu.

"Ketiga, hentikan politisasi perbaikan jalan dan infrastruktur di daerah. Kami sebagai bagian masyarakat berterimakasih atas kucuran dana APBN untuk perbaikan jalan di daerah, namun kami juga menyesalkan praktik jalan yang hanya diperbaiki menjelang Pemilu untuk mendapat citra baik dari para pemilih," jelas Cahaya.

Seiring dengan itu, Sivitas Akademik UM Metro menuntut agar perbaikan infrastruktur terutama jalan di provinsi dilakukan menggunakan APBN secara terbuka, efisiensi, dan berkelanjutan. "Tanpa menunggu momen Pemilu," tambah dia.

Lebih lanjut dalam poin keempat petisi, Cahaya menjelaskan, pihaknya menyoroti pengembalian funsi pemberian bansos secara berkeadilan. Pemberian bansos hanya dilakukan menjelang Pemilu disebut amat tidak setujui.

"Kami menuntut agar bansos diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa diembel-embeli motif kepentingan politik," kata dia.

Kemudian terkait poin kelima, Sivitas Akademika UM Metro meminta penegakan kembali nilai-nilai demokrasi sehat dan adil, serta menyerukan pelaksanaan Pemilu harus dijalankan tanpa intimidasi, ketakutan, dan berlangsung secara jujur dan adil.

"Kami juga meminta agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI-Polri tetap independen dan tidak dipaksa mendukung paslon tertentu," sambungnya.

Pada poin keenam petisi, Cahaya menyebutkan, Sivitas Akademika mendesak pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara merata di perguruan tinggi swasta. Dalam hal, pihaknya menuntut agar beasiswa KIP berasal dari APBN diberikan secara adil kepada mahasiswa di perguruan tinggi swasta.

Beasiswa KIP itu dikatakan bukan justru hanya diperuntukan kepada perguruan tinggi swasta, dengan didasari atas kepentingan politik. Kemudian poin ketujuh, pihaknya meminta meluruskan kembali terhadap pemeliharaan terhadap cita-cita kemerdekaan.

"Kami mengimbau agar seluruh elemen bangsa sama-sama merawat cita-cita kemerdekaan, dengan memperjuangkan terwujud negara demokarasi yang tepat dan sehat," pinta Cahaya.

Di akhir pernyataan sikap petisi tersebut, Cahaya memastikan, poin-poin dalam seruan itu disusun bentuk wujud tanggung jawab moral pihaknya sebagai anak bangsa, sekaligus pelanjut cita-cita para pendiri bangsa bermoral dan beretika.

"Dengan petisi ini melalui hati yang jernih. Kami berharap pemerintah bukan hanya mendengarkan suara rakyat, tetapi juga bertindak sesuai aspirasi rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.