Heboh Calon Wapres, Politisi PDIP Lampung: Sikap Kita Konstitusional

Politisi PDIP Lampung Endro Suswantoro Yahman menegaskan partainya bersikap konstitusional dan tidak mendorong atau menyodorkan nama tertentu untuk posisi wakil presiden.
Menurut Endro, pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti regulasi serta menjadi kewenangan Presiden bersama partai-partai pengusung, bukan ranah PDIP.
PDIP menilai calon wakil presiden ideal harus mampu bekerja sama dengan Presiden dalam pemerintahan serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Bandar Lampung, IDN Times - Sejumlah nama terus mencuat dalam bursa calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari partai pendukung hingga nama kader PDI Perjuangan seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Politisi senior PDI Perjuangan asal Lampung, Endro Suswantoro Yahman menegaskan, partainya memilih bersikap sesuai konstitusi dan tidak mendorong maupun menyodorkan nama tertentu untuk posisi Wapres.
"Ya, sikap kita itu adalah konstitusional. Kita orang yang taat konstitusi. Itu saja," ujarnya saat dimintai tanggapan, Selasa (17/11/2026).
1. PDIP tak dorong nama tertentu

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka (tengah) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran yang memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) Endro menyampaikan, PDIP tidak berada dalam posisi untuk mencampuri atau mendorong figur tertentu dalam proses pengisian jabatan Wapres. Menurutnya, apabila terjadi kekosongan jabatan, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam konstitusi.
"Kita tidak dalam posisi mendorong atau menyodorkan calon. Kita mengalir sesuai dengan aturan konstitusi yang ada," ucapnya.
Ia menegaskan, sikap tersebut sejalan dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan agar proses pengisian Wapres berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. "Kita taat konstitusi. Kita bernegara itu ingin supaya bernegara yang benar, taat konstitusi. Aturan konstitusinya seperti apa, diikuti saja," lanjut dia.
2. Hak presiden dan partai pengusung

Politisi PDIP sekaligus mantan Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman.(Instagram/@endrosiswantoroyahman.official). Endro melanjutkan, penentuan nama-nama tersebut akan diajukan dalam proses pengisian posisi Wapres, bukan berada pada ranah PDIP untuk mendorong figur tertentu.
Menurutnya, proses tersebut berkaitan dengan hak dan kewenangan Presiden bersama partai-partai pengusung. Keputusan tersebut juga selaras dengan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tatkala terjadi kekosongan
"Itu kan hak prerogatif dari Presiden maupun partai koalisi. Pada intinya, proses harus tetap mengikuti regulasi dan melibatkan pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan," tegasnya.
3. Sosok wapres harus bisa bekerja sama dengan presiden

Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026) (dok. Sekretariat Presiden) Meski tidak menyodorkan nama, Endro menambahkan, PDIP memiliki pandangan mengenai sosok ideal nantinya mengisi posisi Wapres. Menurutnya, figur tersebut harus mampu bekerja sama dengan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kalau calon yang ada itu ya yang bisa bekerja sama dengan Presiden. Pasti, makanya yang memformulasikan kan Presiden bersama partai-partai pengusungnya bekerja sama," jelasnya.
Selain mampu bekerja sama dengan presiden, ia menekankan sosok Wapres juga harus memiliki orientasi kepada kepentingan rakyat. "Ya pasti, harus itu. pro-presiden dan pro-rakyat," imbuh mantan Anggota Komisi II DPR RI tersebut.


























