Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Sita Dokumen, Kejari Lamteng Usut Dugaan Korupsi Jalan Rp14,9 Miliar

Kab. Lampung Tengah
2 min read
Sita Dokumen, Kejari Lamteng Usut Dugaan Korupsi Jalan Rp14,9 Miliar
Pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah ini berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026). (Dok. Kejari Lamteng).
  • Kejari Lampung Tengah menyidik dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin tahun anggaran 2025 senilai Rp14,935 miliar.

  • Penyidik menggeledah Kantor Dinas BMBK Lampung Tengah pada 22 September 2026 dan menyita dokumen terkait pelaksanaan proyek.

  • Dokumen diperiksa untuk memastikan kualitas, volume, dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak; Kejari meminta masyarakat menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Lampung Tengah, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin (Samping Pabrik BW), Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) Tahun Anggaran 2025.

Nilai anggaran proyek tersebut mencapai Rp14,93 miliar. Dalam proses penyidikan, tim penyidik Kejari Lampung Tengah menggeledah dan menyita sejumlah dokumen di Kantor Dinas BMBK Lampung Tengah pada 22 September 2026.

"Penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk mengamankan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Tengah, Rita Susanti dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

  1. 1. Dalami kualitas dan volume pekerjaan

    ilustrasi jalan raya
    ilustrasi jalan raya (unsplash.com/Robert V. Ruggiero)

    Rita mengungkapkan, sejumlah dokumen diamankan oleh tim penyidik diperlukan untuk mendalami pelaksanaan pekerjaan. Termasuk memastikan kesesuaian kualitas, volume, dan spesifikasi pekerjaan dengan ketentuan dalam kontrak.

    Oleh karenanya, ia menegaskan proses penanganan perkara tersebut kini masih berlangsung dan dilakukan sesuai tahapan, serta mekanisme hukum berlaku.

    "Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk mendalami pelaksanaan pekerjaan, termasuk kesesuaian kualitas, volume, dan spesifikasi pekerjaan dengan ketentuan kontrak," tegasnya.

  2. 2. Kejari ajak masyarakat ikut mengawasi

    ilustrasi pengawasan di lapangan (vale.com)
    ilustrasi pengawasan di lapangan (vale.com)

    Rita turut mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga seluruh pemangku kepentingan turut berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khusus di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

    Menurutnya, informasi disampaikan kepada aparat penegak hukum harus faktual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu penting agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara profesional dengan tetap menghormati proses hukum.

    "Kami mengajak seluruh pihak untuk turut berperan dalam pengawasan melalui penyampaian informasi yang faktual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucap dia.

  3. 3. Tegaskan penegakan hukum jaga kepercayaan publik

    Palu sidang kayu diletakkan diatas buku hukum yang terbuka
    ilustrasi hukum dan konstitusi dalam sistem pemerintahan

    Rita menambahkan, penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada tindakan penindakan. Menurutnya, proses hukum juga merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

    Maka dari itu, Kejari Lampung Tengah terus memperkuat profesionalitas, integritas, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan.

    "Sikap ini sangat kami ke depannya, untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan berjalan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab," imbuh Kajari.

Related Articles

See More