Guru Patungan Beli Angkot, Anggota DPR Kadafi Sentil Tanggung Jawab Negara

Guru SD Negeri 1 Bener patungan membeli angkot untuk mengantar siswa, memicu sorotan Muhammad Kadafi soal tanggung jawab pemerintah atas akses dan keselamatan pendidikan.
Kadafi menilai kenaikan anggaran Kemendikdasmen 2027 menjadi Rp89,10 triliun harus berdampak pada pemerataan fasilitas, termasuk transportasi aman bagi siswa di wilayah terbatas.
Ia mendorong peta jalan tata kelola guru serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar guru fokus mengajar tanpa menanggung kebutuhan fasilitas pendidikan.
Aksi sejumlah guru SD Negeri 1 Bener, Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, patungan membeli angkutan umum (angkot) untuk mengantar siswa disorot Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal daerah pemilihan Lampung, Muhammad Kadafi.
Menurut Kadafi, kepedulian para guru yang rela merogoh kocek pribadi demi membantu siswa patut diapresiasi. Namun, kondisi tersebut juga menjadi pengingat pemerintah harus bertanggung jawab dalam menjamin pemerataan akses dan keselamatan peserta didik.
Ia menegaskan, penyediaan fasilitas pendukung pendidikan tidak seharusnya menjadi beban tenaga pendidik. Sebab, tugas utama guru adalah mendidik dan mengajar, bukan menutupi keterbatasan fasilitas menggunakan uang pribadi.
"Kita mengapresiasi pengorbanan para guru. Namun, guru memiliki tugas utama mendidik dan mengajar. Jangan sampai mereka harus menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah," katanya, Rabu (18/11/2026).
1. Anggaran pendidikan naik, fasilitas siswa harus diperhatikan

ilustrasi anggaran (pexels.com/Jacun Zerdzicki) Kadafi menilai, persoalan transportasi siswa tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 meningkat menjadi Rp89,10 triliun dari sebelumnya Rp61,10 triliun.
Menurutnya, peningkatan anggaran pendidikan harus diikuti dampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya berfokus pada kesejahteraan guru dan pembangunan sekolah, tetapi juga pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan transportasi.
"Jangan sampai anggaran pendidikan meningkat, tetapi persoalan mendasar seperti transportasi siswa masih harus diselesaikan melalui patungan para guru. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan transportasi sekolah dan memastikan keselamatan peserta didik," tegasnya.
2. Dorong pemerintah susun peta jalan tata kelola guru

ilustrasi roadmap (pexels.com/RDNE Stock project) Selain menyoroti fasilitas pendidikan, Kadafi juga mendorong pemerintah segera menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional sebagai bagian dari implementasi APBN 2027.
Menurutnya, peta jalan tersebut perlu mencakup pemerataan distribusi guru, kepastian status kepegawaian, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, hingga penguatan ekosistem pendidikan yang mendukung profesionalisme tenaga pendidik.
Ia berharap pembenahan tata kelola guru berjalan beriringan dengan pemenuhan fasilitas pendidikan. Dengan begitu, guru dapat lebih fokus menjalankan tugasnya tanpa harus terbebani persoalan di luar tanggung jawab profesinya.
"Guru harus fokus mengajar, bukan dibebani persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembenahan tata kelola guru harus berjalan beriringan dengan pemerataan fasilitas dan akses pendidikan," ungkapnya.
3. Pemerintah pusat dan daerah diminta berkoordinasi

ilustrasi kolaborasi lintas divisi sebagai kunci meruntuhkan silo mentality (unsplash.com/Antonio Janeski) Kadafi juga mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana transportasi sekolah yang layak dan aman. Langkah tersebut dinilai penting, terutama bagi peserta didik yang menghadapi keterbatasan akses menuju sekolah.
Menurutnya, semangat gotong royong para guru merupakan bentuk kepedulian yang patut dihormati. Namun, pemerintah tidak boleh menjadikan inisiatif tersebut sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
"Semangat gotong royong guru patut dihormati, tetapi negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Pendidikan yang merata harus memastikan setiap anak mendapatkan akses sekolah yang aman, layak, dan berkualitas," tutur Kadafi.

























