Pj Gubernur Lampung Minta Kepala Daerah Siaga Bencana Hidrometeorologi

21 Jan 2025, 13:01 WIB

Tama Wiguna

Rekor penanganan darurat bencana hidrometeorologi oleh Pemprov Lampung. (Dok. Pemprov Lampung).

Intinya sih...

Pemerintah Lampung instruksikan kesiapsiagaan hadapi ancaman perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi
6 kabupaten/kota terendam banjir di Lampung, Bandar Lampung paling parah dengan 19 titik banjir dan 14.160 rumah terdampak
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB serahkan bantuan dukungan penanganan darurat bencana banjir kepada Pemprov Lampung

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi.

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin mengatakan, Provinsi Lampung sedang memasuki musim penghujan akan berlangsung sampai akhir Februari 2025. Berdasarkan informasi BMKG, Lampung memiliki potensi diguyur hujan sedang hingga lebat menyebabkan bencana banjir di beberapa wilayah rawan.

"Saya mengingatkan kepada seluruh kepala daerah melalui Kalaksa BPBD se-Lampung, agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan ancaman bencana hidrometeorologi," ujarnya dalam rakor penanganan darurat bencana hidrometeorologi, Senin (20/1/2025).

1. Minta penyaluran dikoordinasikan dengan BPBD

Rekor penanganan darurat bencana hidrometeorologi oleh Pemprov Lampung. (Dok. Pemprov Lampung).

Menurut Samsudin, permasalahan bencana banjir menjadi persoalan mendesak untuk diselesaikan bersama, karena telah menimbulkan kerugian dan kerusakan amat besar bagi lingkungan maupun masyarakat.

Sebagaimana diketahui pada 17 Januari lalu, terdapat 6 kabupaten/kota terendam banjir meliputi Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat. Kota Bandar Lampung menjadi lokasi terdampak paling parah, dengan 19 titik banjir dan 14.160 rumah terdampak.

"Begitu juga imbauan bagi seluruh lapisan masyarakat, NGO, badan usaha yang ingin menyalurkan bantuan kita arahkan untuk berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Lampung atau BPBD kabupaten kota, hal ini bertujuan untuk efektifitas dan memastikan bantuan sampai kepada pihak yang berhak menerima," katanya.

2. BNPB berikan bantuan penanggulangan bencana

Rekor penanganan darurat bencana hidrometeorologi oleh Pemprov Lampung. (Dok. Pemprov Lampung).

Lebih lanjut Samsudin berharap, upaya semacam ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat terdampak korban banjir di Provinsi Lampung.

"Mari kita lakukan yang terbaik untuk masyarakat, dan tentunya pelayanan kepada masyarakat adalah harus menjadi hal yang diutamakan dan sudah menjadi janji jabatan kita," ucapnya.

Dalam pertemuan ini, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Lukmansyah menyerahkan secara simbolis bantuan dukungan penanganan darurat bencana banjir kepada Pemprov Lampung. Bantuan tersebut berupa Dana Siap Pakai (DSP) Operasional sebesar Rp150 juta, tenda pengungsi dua set, tenda keluarga 10 unit, paket sembako 200 paket, makanan siap saji 100 paket, hygine kit 100 paket, matras dan selimut masing-masing 200 lembar, pompa alkon 1 unit serta karung bahan banjir 100 lembar.

3. Tingkatkan kesiapsiagaan hingga koordinasi

Rekor penanganan darurat bencana hidrometeorologi oleh Pemprov Lampung. (Dok. Pemprov Lampung).

Berikut poin hasil rakor penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Lampung.

Pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan memastikan bahwa masyarakat terdampak terdata dan mendapatkan bantuan
Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan bencana, mengidentifikasi penyebab-penyebab bencana serta melaporkan strategi penanganannya
Terus mengedukasi masyarakat yang tinggal di wilayah rentan bencana untuk mencegah korban dan kerugian material.
Meningkatkan koordinasi antar lembaga baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, khususnya dalam upaya respon dan reaksi cepat penanggulangan bencana.