PHPU Pesawaran, Disdikbud Tak Temui Data Ujian Persamaan Aries Sandi

Masih dalam keterangan persidangan, Thomas menjelaskan perbedaan antara paket C dan ujian persamaan. Menurutnya, ujian persamaan dilaksanakan sebelum ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang penyelenggaraannya dilakukan sebelum tahun 2000.

Sementara itu, kebijakan penerapan paket C baru dilaksanakan oleh PKBM setelah 2000. Syarat mengikuti ujian paket C ialah terdaftar dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta ujian dan mengikuti proses belajar-mengajar yang diselenggarakan oleh PKBM dibuktikan kepemilikan ijazah SLTP dan raport SMA.

“Kelas 3 juga harus pak, semester 1 dan semester 2,” imbuh Thomas menjawab pertanyaan Saldi Isra perihal rapor SMA sebagai syarat mengikuti ujian paket C.

Terkait syarat mengikuti ujian persamaan, Thomas menyebutkan, pendaftar tersebut tetap mengikuti proses sekolah, hanya saja saat ujian nasional yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian misalnya sakit dan lain-lain.

Sehingga, pada tahun berikutnya atau pada saat ujian persamaan yang ditetapkan oleh pemerintah, baru orang tersebut diperbolehkan mengikuti kembali untuk ujian. Karena itu, dalam ujian persamaan harus ada raport SMA dari kelas 1 hingga kelas 3.

“Ujian itu syaratnya mesti terpenuhi, mungkin dia berhalangan karena sakit dan lain-lain pak,” terang Thomas.

Masih menyoal sidang pembuktian akhir ini, KPU Kabupaten Pesawaran selaku Termohon menjelaskan, berkenaan dengan dalil Pemohon perihal syarat pencalonan Aries Sandi terkait dengan ketiadaan ijazah, bahwa Termohon hanya melakukan verifikasi administrasi apabila terdapat hal khusus atau keragu-raguan.

Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan bersama dengan Bawaslu. Selain itu, proses verifikasi harus didasari dengan masukan dan tanggapan dari masyarakat atau Bawaslu.

"Ketika pihak terkait mencalonkan diri pada 2010, 2015, dan 2019 tidak terdapat persoalan. Bahkan, pada 2024, ketika Aries Sandi mendaftar sebagai calon bupati tidak terdapat persoalan. Persoalan baru muncul ketika masuk di tahapan kampanye, hingga Termohon bersama dengan Bawaslu Pesawaran melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan," sebutnya.

Dalam gugatan PHPU Kepala Daerah Pesawaran ini, paslon Nanda Indira B-Antonius Muhammad Ali diketahui mendalilkan proses pencalonan Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto disebutkan melalui proses inkonstitusional. Pemohon menduga adanya keterlibatan KPU Pesawaran meloloskan paslon nomor urut 1, padahal tidak memiliki ijazah SMU sederajat.

Selain dalil mengenai ketiadaan ijazah, Nanda-Antonius dinilai masih memiliki kewajiban atau utang kepada Pemkab Pesawaran berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Tanggung itu diwajibkan kepada Aries Sandi saat menjabat sebagai Bupati Pesawaran pada 2015.

Kewajiban utang dimaksud sebesar Rp457 juta dan baru dibayar sejumlah Rp70 juta. Menurut Pemohon, tanggungan ini menunjukkan Aries Sandi masih memiliki tanggung jawab pembayaran kepada negara sejumlah Rp386 juta.