Pelajar SMK PKL Korban Jatuh dari Crane, Komnas PA: Eksploitasi Anak

Menurut Apriliandi, tindakan Dinas PU Kota Bandar Lampung tersebut terang-terangan telah melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, mengatur tentang batasan usia dan kapasitas mempekerjakan anak.

Termasuk melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2024, mengatur tentang hak menjaga keselamatan anak. Oleh karenanya, peristiwa ini merupakan permasalahan amat serius.

"Jadi, ada SOP tidak dipatuhi oleh dinas setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi ini menyangkut anak, harus jadi perhatian serius," tegasnya.

Apriliandi menyebutkan, Dinas PU Kota Bandar Lampung sejatinya menyerahkan pekerjaan memiliki risiko tinggi semacam peristiwa ini kepada pekerja telah memiliki keahlian maupun kecakapan khusus pada bidangnya.

Namun sayangnya, dalam kasus ini salah satu OPD Pemkot Bandar Lampung tersebut justru menyerahkan atau menunjuk korban Boby Fatir, notabene masih berstatus sebagai pelajar PKL.

"Coba dipikirkan, bagaimana mungkin anak PKL dipekerjakan di ketinggian dan bersinggungan kelistrikan, sudah sepatutnya tidak diserahkan kepada anak," sesalnya.

Menindaklanjuti peristiwa ini, Apriliandi menyampaikan, pihaknya akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban Boby Fatir, agar dapat memperoleh keadilan dan pertanggungjawaban.

"Keluarga tentunya masih sangat syok, sementara korban juga masih menjalani perawatan. Kita akan upayakan pendamping sambil menunggu pemulihan kondisi korban," tandasnya.