Ilustrasi produk kerajinan tapis. Produk tapis SMPN 1 Tanjung Sari. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).
Sutiah dan Qoriatul juga meyakini, potensi mengembangkan usaha kerajinan tapis ke depan dapat terus menggeliat. Tapi saat ini tantangan dihadapi UMKM mengembangkan usaha adalah akses pembiayaan. Mereka berharap, dukungan dari berbagai pihak dapat membantu agar usaha ditekuni mampu bertahan.
“Selain keterbatasan modal, pemahaman terhadap produk jasa keuangan, pengelolaan keuangan usaha, hingga kemampuan memenuhi persyaratan pembiayaan formal turut menentukan keberlangsungan usaha. Karena kami juga mengandalkan ibu rumah tangga di desa dalam usaha ini, penting juga bagi mereka memahami seputar literasi keuangan,” kata Sutiah.
Terkait tantangan dihadapi Sutiah dan Qoriatul, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu upaya mendorong UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan terus memperluas edukasi serta akses pembiayaan melalui berbagai program yang menyasar masyarakat produktif.
Upaya tersebut dilakukan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong keterhubungan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyampaikan periode 2025 hingga Maret 2026, TPAKD telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota di Lampung. Selain edukasi, TPAKD juga menggelar 25 kegiatan business matching atau penjajakan kerja sama pembiayaan. Hampir 60 persen kegiatan tersebut difokuskan untuk mendukung UMKM, perempuan, pelajar, serta masyarakat umum.
Menurut Otto, literasi keuangan menjadi salah satu bekal penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis. Pemahaman mengenai pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan, pemilihan produk pembiayaan, hingga perhitungan risiko dapat membantu pelaku usaha menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi bisnisnya.
“Bagi UMKM, keputusan finansial yang kurang tepat berpotensi memengaruhi perputaran modal dan keberlangsungan usaha. Karena itu, edukasi keuangan tidak hanya diperlukan ketika pelaku usaha hendak mengajukan pinjaman, tetapi juga dalam aktivitas operasional sehari-hari,” paparnya.
Melalui berbagai kegiatan literasi, OJK dan TPAKD mendorong pelaku usaha agar semakin memahami manfaat, karakteristik, serta risiko produk jasa keuangan. Edukasi ini juga diharapkan membantu UMKM lebih siap mengakses layanan pembiayaan formal dan menghindari praktik keuangan ilegal.
Otto mengatakan, selain edukasi, upaya peningkatan inklusi keuangan dilakukan melalui business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan. Program ini diharapkan membantu UMKM mengenali alternatif pembiayaan yang tersedia sekaligus membuka peluang mendapatkan dukungan modal sesuai kebutuhan usahanya.
Sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 25 kegiatan business matching. Hampir 60 persen kegiatan difokuskan pada kelompok UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengetahui keberadaan produk pembiayaan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan lembaga jasa keuangan, memahami persyaratan, dan mengetahui skema yang sesuai.
Meski demikian Otto menjelaskan, keberhasilan business matching tidak hanya dilihat dari jumlah pertemuan yang terselenggara. Realisasi pembiayaan, jumlah UMKM yang berhasil memperoleh akses modal, serta keberlanjutan usaha setelah mendapatkan pembiayaan menjadi indikator penting untuk melihat dampak program.