Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Lampung Ethnica, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. (IDN Times/Martin L Tobing).
  • Lampung Ethnica memberdayakan 350 penenun dan 15 pemuda lokal; pendapatan penenun naik dari sekitar Rp500 ribu menjadi Rp900 ribu-Rp1,7 juta per bulan.
  • Perajin tapis menghadapi keterbatasan modal, literasi keuangan, dan harga produk handmade; mereka mengembangkan desain serta segmen pasar untuk Milenial, Gen Z, dan Gen Alpha.
  • OJK dan TPAKD Lampung memperluas edukasi serta pembiayaan UMKM melalui 42 kegiatan literasi, 25 business matching, KUR, dan sinergi Desa PERKASA dengan Desaku Maju.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandar Lampung, IDN Times - Di satu rumah panggung sederhana di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Qoriatul Hayati duduk di hadapan alat tenun kayu yang mulai dipakainya sejak remaja. Sore itu, cahaya matahari menyelinap lewat celah jendela, menyorot jemarinya yang lincah. 

Dengan gerakan teratur dan penuh kesabaran, ia sedang menenun kain tapis, menarik benang emas dan perak yang berkilau seperti serpihan cahaya. Setiap helai yang ia susun bukan hanya karya seni, tetapi juga cerita panjang tentang budaya Lampung yang tak pernah padam.

Dari kecintaan itulah, pada 2018 ia mendirikan Lampung Ethnica, usaha kecil yang menjadikan tapis dan motif tradisional Lampung sebagai inspirasi busana modern. Berlokasi di Jalan Raya Sekampung, Dusun IV, Pasar Desa Sumbergede, menghadirkan karya etnik berjiwa kekinian seperti, tas, peci, sendal, sarung, belt etnik, kaus, outer, kimono, hingga vest dengan harga terjangkau mulai Rp40 ribu sampai Rp1 juta. 

“Awalnya saya hanya ingin kain khas Lampung tetap hidup. Saya terus belajar mengembangkan desain yang tetap bernilai budaya tapi bisa diterima pasar modern,” jelas Qoriatul, Senin (16/11/2026).

Perubahan besar terjadi sejak Lampung Ethnica terus berkembang. Usaha ini kini memberdayakan 350 ibu rumah tangga penenun tapis dan 15 pemuda lokal, memberi peluang ekonomi baru bagi keluarga di desa.

Menurut Qoriatul, bagi banyak ibu rumah tangga yang selama ini menggantungkan harapan pada penghasilan suami, kehadiran Lampung Ethnica terasa seperti angin segar. Pendapatan mereka meningkat dari sekitar Rp500 ribu menjadi Rp900 ribu hingga Rp1,7 juta per bulan, angka yang membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kerajinan Tapis Handmade

Sutiah pemilik UMKM Della Tapis. (IDN Times/Martin L Tobing).

Cerita tak kalah menarik perjuangan UMKM Lampung disampaikan Sutiah menggeluti bisnis fesyen merek Della Tapis. Sutiah bercerita, awal mula tertarik kain khas Lampung bermula 2013 silam. Pada tahun tersebut, ia baru saja pindah dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Lampung, tepatnya di Kota Metro. Menurutnya, Tapis Lampung itu bak magnet dan diyakini memiliki prospek cerah.

Alhasil, berbekal keterampilan menjahit, sulam dan merajut dimilikinya, ia pun memantapkan hati menekuni kerajinan tangan Tapis Lampung. “Awal mula langsung bikin Tapis baru lis kecil, belum berupa kain, motif pucuk rebung,” jelasnya.

Mengandalkan semangat terus mau belajar dan pantang menyerah, Della Tapis pelan tapi pasti mulai dikenal di Kota Metro. Produk dihasilkan banyak diminati khususnya Organisasi Perangkat Daerah di kota setempat. Apalagi, Pemerintah Kota Metro juga menggalakkan program Metro Bangga Beli.

“Berangkat dari situ, grafik (penjualan) meningkat. Produk kita hasilkan saat ini baju, kain kebaya, peci, rompi, outer. Harga kisaran 2,2 juta sampai 2,6 juta,” ujarnya.

Terkait tantangan memasarkan produk Tapis Lampung, Sutiah tak menampik dari segi harga. Itu lantaran, kerajinan ini dikerjakan langsung (handmade) oleh perajin Tapis, bukan menggunakan mesin.

“Satu kain Tapis ini dikerjakan paling lama 1 bulan dan hanya dikerjakan satu orang per satu kain. Mungkin dari kondisi ini, harga menyesuaikan. Di satu sisi, mungkin masih ada prioritas masyarakat untuk membeli kebutuhan lain. Tapi kondisi ini kami gak mau jadi ciut, justru semakin semangat dan coba cari segmen baru,” kata Sutiah.

Segmen baru dimaksud Sutiah adalah menyasar Milenial, Gen Z hingga Gen Alpha. “Anak-anak muda saat ini mulai suka pakai tapis, seperti rok, outer, topi bahkan aksesori. Kami sesuaikan model produk dengan usia mereka. Harga pun menyesuaikan dengan segmen ini,” jelasnya.

UMKM Hadapi Tantangan Pembiayaan dan Literasi Keuangan

Ilustrasi produk kerajinan tapis. Produk tapis SMPN 1 Tanjung Sari. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Sutiah dan Qoriatul juga meyakini, potensi mengembangkan usaha kerajinan tapis ke depan dapat terus menggeliat. Tapi saat ini tantangan dihadapi UMKM mengembangkan usaha adalah akses pembiayaan. Mereka berharap, dukungan dari berbagai pihak dapat membantu agar usaha ditekuni mampu bertahan.

“Selain keterbatasan modal, pemahaman terhadap produk jasa keuangan, pengelolaan keuangan usaha, hingga kemampuan memenuhi persyaratan pembiayaan formal turut menentukan keberlangsungan usaha. Karena kami juga mengandalkan ibu rumah tangga di desa dalam usaha ini, penting juga bagi mereka memahami seputar literasi keuangan,” kata Sutiah.

Terkait tantangan dihadapi Sutiah dan Qoriatul, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu upaya mendorong UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan terus memperluas edukasi serta akses pembiayaan melalui berbagai program yang menyasar masyarakat produktif.

Upaya tersebut dilakukan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong keterhubungan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyampaikan periode 2025 hingga Maret 2026, TPAKD telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota di Lampung. Selain edukasi, TPAKD juga menggelar 25 kegiatan business matching atau penjajakan kerja sama pembiayaan. Hampir 60 persen kegiatan tersebut difokuskan untuk mendukung UMKM, perempuan, pelajar, serta masyarakat umum.

Menurut Otto, literasi keuangan menjadi salah satu bekal penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis. Pemahaman mengenai pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan, pemilihan produk pembiayaan, hingga perhitungan risiko dapat membantu pelaku usaha menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi bisnisnya.

“Bagi UMKM, keputusan finansial yang kurang tepat berpotensi memengaruhi perputaran modal dan keberlangsungan usaha. Karena itu, edukasi keuangan tidak hanya diperlukan ketika pelaku usaha hendak mengajukan pinjaman, tetapi juga dalam aktivitas operasional sehari-hari,” paparnya.

Melalui berbagai kegiatan literasi, OJK dan TPAKD mendorong pelaku usaha agar semakin memahami manfaat, karakteristik, serta risiko produk jasa keuangan. Edukasi ini juga diharapkan membantu UMKM lebih siap mengakses layanan pembiayaan formal dan menghindari praktik keuangan ilegal.

Otto mengatakan, selain edukasi, upaya peningkatan inklusi keuangan dilakukan melalui business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan. Program ini diharapkan membantu UMKM mengenali alternatif pembiayaan yang tersedia sekaligus membuka peluang mendapatkan dukungan modal sesuai kebutuhan usahanya.

Sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 25 kegiatan business matching. Hampir 60 persen kegiatan difokuskan pada kelompok UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.

Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengetahui keberadaan produk pembiayaan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan lembaga jasa keuangan, memahami persyaratan, dan mengetahui skema yang sesuai.

Meski demikian Otto menjelaskan, keberhasilan business matching tidak hanya dilihat dari jumlah pertemuan yang terselenggara. Realisasi pembiayaan, jumlah UMKM yang berhasil memperoleh akses modal, serta keberlanjutan usaha setelah mendapatkan pembiayaan menjadi indikator penting untuk melihat dampak program.

3. Sinergi Program OJK Desa Perkasa dan Desaku Maju Pemprov Lampung

Lampung Ethnica, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. (IDN Times/Martin L Tobing).

Penguatan inklusi keuangan UMKM di Lampung juga dilakukan melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan ekosistem ekonomi desa. KUR menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendukung kebutuhan modal kerja maupun investasi produktif. 

Dalam Rapat Pleno TPAKD Semester I 2026 dihelat Juni lalu, OJK Lampung menyebut optimalisasi penyaluran KUR telah menjangkau sekitar 74 ribu debitur. “Namun, akses terhadap pembiayaan tersebut perlu disertai pemahaman mengenai kemampuan membayar, perencanaan penggunaan dana, dan pengelolaan kewajiban,” kata Otto.

OJK bersama TPAKD juga mengembangkan program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa PERKASA), yang disinergikan dengan program Desaku Maju Pemerintah Provinsi Lampung. Pengembangan ekosistem ini diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi desa, mulai dari pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif. Penguatan akses keuangan diharapkan membantu produk unggulan desa memiliki peluang berkembang, meningkatkan nilai tambah, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Otto menyampaikan, pengembangan Desa PERKASA terus diperkuat melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya. "Ke depan, TPAKD diarahkan menjadi orkestrator pengembangan ekonomi daerah. Kami berharap setiap desa memiliki produk unggulan dan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan," kata Otto dalam laporan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung Semester I 2026 Juni lalu.

Perluasan literasi dan inklusi keuangan masih membutuhkan upaya berkelanjutan. Pelaku UMKM memiliki karakteristik dan kebutuhan yang beragam, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, petani, pelaku industri kreatif, hingga usaha yang mulai berkembang dan membutuhkan pembiayaan lebih besar. Itu karena, tidak semua pelaku usaha memiliki pencatatan keuangan yang baik, memahami persyaratan pembiayaan formal, atau mampu mengakses layanan digital. Karena itu, edukasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok.

“Di sisi lain, peningkatan akses keuangan juga harus diimbangi pemahaman mengenai risiko. Pelaku UMKM perlu memastikan legalitas lembaga pembiayaan, memahami biaya dan kewajiban, serta menghindari tawaran pinjaman maupun investasi yang tidak masuk akal,” urai Otto.

Untuk itu, OJK dan TPAKD diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, lembaga jasa keuangan, komunitas usaha, serta pendamping UMKM agar program yang dijalankan memberikan manfaat lebih luas. Dengan penguatan literasi, akses pembiayaan, dan pendampingan yang berkesinambungan, UMKM Lampung diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Wagub Jihan: Program TPKAD Harus Berorientasi pada Hasil Dirasakan Langsung Masyarakat

Ilustrasi produk tapis. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjelaskan, pelaksanaan program TPAKD harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan, mendorong UMKM naik kelas, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.

"Fokus utama TPAKD adalah pada outcome. Jangan hanya melaksanakan program sebagai seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar berpatokan pada hasil yang ingin dicapai untuk masyarakat," ujar Jihan.

Jihan juga menekankan pentingnya percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung tercatat sebesar 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 66,46 persen.

Menurutnya, TPAKD perlu melakukan berbagai terobosan untuk memperluas akses literasi dan layanan keuangan hingga ke pelosok daerah. Selain itu, TPAKD juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema pembiayaan yang tersedia.

"Akses pelayanan keuangan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. TPAKD memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya," katanya.

Selain itu, Jihan mendorong agar berbagai program strategis terus diperkuat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan terhadap program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More