Mendagri Minta ASN WFA: Jangan Ganggu Layanan Publik

Tito memastikan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap berjalan tanpa mengganggu layanan publik. WFA ini diberlakukan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025.

"Jangan sampai ada yang kosong. Layanan publik harus tetap berjalan. Pimpinan daerah harus mengatur jadwal kerja pegawai agar tetap ada yang bertugas. Salah satu caranya adalah dengan sistem kerja bergantian," ujarnya.

Tito menegaskan, meski ASN mendapat fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja, pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu.

"Para pimpinan harus mengatur staf masing-masing, misalnya sebelum lebaran separuh pegawai bekerja, lalu setelah Lebaran separuh lainnya," jelasnya.

Ia menekankan, kebijakan ini harus dijalankan dengan baik agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Selain memastikan layanan publik tetap berjalan, Tito juga menginstruksikan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk menggelar apel kesiapan menghadapi potensi bencana.

"Kita tidak tahu kalau tiba-tiba terjadi bencana. Semua unsur harus siap memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Dengan adanya apel ini, diharapkan masyarakat bisa merasa lebih tenang," katanya.

Kebijakan WFA bagi ASN ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pegawai menjelang Idul Fitri, namun pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.