Menakar Efektivitas hingga Urgensi Progam Koperasi Desa Merah Putih

Erwin mempertanyakan efektivitas koperasi ini bila difokuskan pada model simpan pinjam. Pasalnya, saat ini masyarakat lebih akrab dengan layanan seperti kredit usaha rakyat (KUR), pinjaman online, dan mobile banking lebih menawarkan proses lebih cepat dan fleksibel.

“Apakah koperasi ini bisa menandingi kecepatan fintech? Atau kedinamisan perbankan digital? Ini harus dijawab lewat desain bisnis yang matang, bukan sekadar jargon merakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi ketidakjelasan segmentasi pasar dari koperasi tersebut. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan apakah Koperasi Merah Putih akan bersaing dengan e-commerce besar seperti Shopee, pasar tradisional, atau hanya sebatas toko kelontong rakyat.

“Semua orang sekarang bisa belanja online dengan harga murah. Kalau koperasi hanya ingin jual sayur atau produk lokal tanpa strategi pasar, maka akan kalah bersaing sejak awal,” tambah dia.

Lebih lanjut Erwin menilai, model bisnis bersifat adaptif dan terukur harus menjadi landasan utama sebelum program ini berjalan lebih jauh. Pasalnya, tanpa strategi itu koperasi justru bisa menjadi beban anggaran negara.

“Saya lihat tujuannya mulia, yakni memasarkan produk unggulan lokal agar bernilai ekonomi. Tapi apakah semua itu sudah punya model bisnis yang layak? Jangan sampai koperasi ini hanya jadi tempat menjajakan barang tanpa arah pasar yang jelas,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan Koperasi Merah Putih harus aktif membangun kolaborasi dengan marketplace besar dan influencer lokal, untuk memperluas jangkauan pasar. "Ini penting supaya koperasi tidak terjebak sebagai entitas usaha kecil yang bersaing tidak sehat dengan entitas yang sudah ada sebelumnya," lanjut dia.

Erwin menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih juga harus memiliki kejelasan terhadap produk-produk dijajakan ke tengah-tengah masyarakat luas, semisal, penjualan makanan atau jenis produk teknologi.

“Perlu diingat, sampai sekarang belum ada produk teknologi kita yang benar-benar mewakili standar lokal. Kalau koperasi mau ke sana, ini butuh kesiapan dan roadmap yang jelas,” ucapnya.

Bukan tanpa alasan, sebab, pembentukan entitas baru seperti Koperasi Merah Putih di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, sehingga urgensinya patut dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

“Kalau hanya menjadi entitas baru dengan nama baru, tapi model dan strukturnya sama seperti koperasi sebelumnya, ini berpotensi tumpang tindih bahkan bersaing tidak sehat dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang sudah lebih dulu ada,” sambung dia.

Dalam konteks pengawasan, Erwin menyampaikan sekaligus menilai fungsi itu memang wajib diberlakukan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun ini harus diiringi dengan integritas dan akuntabilitas berbasis target kerja.

“Terpenting bukan hanya diawasi, tapi juga punya target bulanan, tahunan, hingga indikator kinerja. Kalau penjualan tidak mencapai target, ya harus dievaluasi, bukan dibiarkan jalan terus,” tegasnya.