May Day 2023 Lampung, Ratusan Buruh Gelar Aksi Damai hingga Long March

Mewakili para buruh, Ketua KSPI Provinsi Lampung, Sulaiman Ibrahim mengatakan, aksi ini bertujuan mendesak Pemprov Lampung guna menyampaikan aspirasi keberadaan buruh di Lampung. Menurutnya, hingga detik ini persoalan buruh menyisakan banyak permasalahan.

Oleh karena itu, peserta aksi salah satunya meminta supaya pemerintah daerah ikut mendorong pemerintah pusat, guna mengesahkan UU tentang pekerja domestik, yang selama 15 tahun legalitasnya terabaikan.

"Selanjutnya, kami juga meminta upah harus standar upah minimum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 itu yang kita perjuangkan," imbuhnya.

Mewakili pemerintah daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu berkomitmen menyampaikan sederet aspirasi tersebut kepada serikat pekerja hingga buruh. Menurutnya, ini merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan buruh yang patut diapresiasi dan dihargai.

"Ini buah perjuangan buruh supaya semakin sehat, kuat dalam mendapatkan perlindungan, keselamatan dalam bekerja, hingga memiliki rasa nyaman dan juga terlindungi," ucap dia.

Ia pun menjamin akan terus mengawal aspirasi tersebut, termasuk persoalan keberadaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang dianggap mengusik kesejahteraan para buruh. "Terkait ketenagakerjaan, kami akan pastikan pengawalannya. Kami juga mengiimbau pada hari buruh ini, kiranya dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada pekerja dan memperhatikan aspek kesejahteraan termasuk UMP," sambung dia.

Lebih lanjut dikatakan Agus, keberadaan buruh dalam unsur pekerjaan amat penting, itu karena memiliki peranan signifikan dalam urusan pengembangan investasi maupun produktivitas. Maka dari itu, Pemprov Lampung amat mengapresiasi setiap poin aspirasi berkaitan ketenagakerjaan.

"Ini akan kami teruskan untuk bisa sampai ke pemerintah pusat, baik Menaker, Menko Perekonomian, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi atau sesuai pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan dalam hal itu," tandas pria berkacamata itu.