Kisruh Jemaat Gereja Bandar Lampung, Kapolda: Pemkot Harus Beri Solusi

Lebih lanjut perjanjian dimaksud Wiyagus ialah, jemaat gereja harus memahami perizinan GKKD saat ini masih berstatus sebagai rumah tempat tinggal dan bukan rumah peribadatan. Meski demikian Forkopimda setempat telah berkomitmen, akan tetap memberikan ruang bagi tiap warga negara dalam beribadah.

Termasuk hasil rapat bersama Forkopimda Bandar Lampung, untuk memberikan izin sementara sebagai tempat peribadatan kepada jemaat GKKD.

"Semua kesepakatan ini diwujudkan sebagai upaya menciptakan harmonisasi dan saling toleransi, antar umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai," kata dia.

Dalam penanganan permasalahan ini, Wiyagus mengatakan, peran pemerintah amat diperlukan dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu dan mau memberikan solusi serta kepastian hukum terhadap perijinan jemaat dan warga setempat.

"Dalam hal negara harus hadir, melindungi setiap warga negaranya. Tentunya, kami juga Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat," ucap kapolda.

Ia pun meminta semua pihak dapat diberikan ruang dan dalam duduk bersama, guna mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. "Termasuk sinergitas dengan para pemangku kepentingan terkait," sambung Wiyagus.

Lebih lanjut Wiyagus turut memastikan, permasalahan ini sudah dapat terselesaikan dengan baik antara masyarakat dan pihak gereja setempat. Menurutnya, pihak-pihak tersebut sepakat menyelesaikan masalah itu melalui dialog secara damai.

"Menyampaikan permasalahan ini, kita harus bersama-sama memelihara dan menjaga situasi Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat," tandas mantan Kapolda Gorontalo tersebut.