Karhutla TNWK, WALHI: Sistem Pencegahan Kebakaran Belum Efektif

Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri menilai tingginya jumlah titik panas di kawasan TNWK menunjukkan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan petugas belum berjalan efektif. Deteksi potensi kebakaran semestinya menjadi langkah awal agar api dapat ditangani sebelum meluas. Selain itu, pengawasan kawasan dan patroli dinilai perlu dievaluasi.

"Kebakaran yang kembali terjadi di kawasan konservasi memperlihatkan pentingnya pencegahan di lapangan, termasuk pengawasan batas kawasan dan penanganan faktor penyebab kebakaran," kata Irfan, Senin (26/10/2026).

Menurut Irfan, pola penanganan lebih banyak berfokus pada pemadaman setelah api menyebar. Ia menyarankan, upaya penanggulangan perlu disertai evaluasi tata kelola dan penegakan hukum yang transparan agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Dampak karhutla turut dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar TNWK. Irfan menyebut warga Kampung Cabang, Lampung Tengah, hingga sejumlah desa penyangga di Lampung Timur telah menghadapi paparan kabut asap dan abu kebakaran selama lebih dari dua bulan.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Irfan mengatakan, pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan perlu memberikan perhatian lebih terhadap risiko kesehatan yang muncul akibat paparan asap.

Persoalan tersebut menurutnya tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan pemadaman kebakaran di dalam hutan. Sebab, keselamatan masyarakat yang terpapar asap juga harus menjadi prioritas penanganan.

"Negara tidak boleh terus melipat tangan dan membiarkan warga dipaksa memulung asap beracun sendirian! Ketika asap sudah masuk ke kamar-kamar warga selama dua bulan, ini bukan lagi sekadar urusan memadamkan api di dalam hutan, melainkan keadaan darurat keselamatan jiwa dan krisis kemanusiaan," terang Irfan.

Atas kondisi tersebut, Irfan menegaskan WALHI Lampung meminta Menteri Kehutanan mencopot Kepala Balai TNWK. Itu karena, pengelolaan kawasan belum mampu mencegah dan mengantisipasi kebakaran secara efektif.

Irfan mendesak pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan menetapkan status tanggap darurat kesehatan masyarakat, membuka posko kesehatan gratis di desa terdampak, serta membagikan masker berstandar N95 atau FFP2 secara gratis.

Di wilayah konsesi perkebunan, Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan kepolisian mengusut titik panas yang terdeteksi di kawasan tersebut. Irfan juga mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, termasuk kemungkinan pencabutan izin sesuai hasil pemeriksaan.

"Kami juga mendorong audit independen terhadap anggaran dan efektivitas program pencegahan karhutla TNWK," tegasnya.