Kapolda Soroti Darurat Narkoba dan Konflik Agraria Lampung

Menurut Yustan, peredaran narkotika masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama di Provinsi Lampung. Upaya pemberantasan tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku maupun menyita barang bukti, tetapi juga harus mampu mengubah lingkungan yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan peredaran narkoba.

Ia mengakui, mengubah kawasan yang terlanjur dikenal sebagai lokasi peredaran narkotika membutuhkan waktu dan keterlibatan banyak personel. Untuk itu, Polda Lampung bersama 15 Polres jajaran akan memperkuat langkah pemberantasan tersebut.

"Masing-masing Kapolres diminta menuntaskan berbagai persoalan yang menjadi perhatian Kapolri di wilayah hukumnya," tegas Yustan.

Konflik agraria di Lampung juga menjadi perhatian Polda Lampung. Tercatat terdapat sekitar 47 titik konflik yang berkaitan dengan persoalan lahan, termasuk sengketa antara perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) dan masyarakat.

Kapolda menyebut, penyelesaian konflik agraria perlu dilakukan melalui mekanisme dan jalur hukum yang benar. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendorong pembentukan gugus tugas reforma agraria.

Koordinasi juga diharapkan melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, tidak semua persoalan pertanahan dapat diselesaikan melalui pendekatan yang sama. Apabila sengketa berkaitan dengan persoalan keperdataan, pihak-pihak yang terlibat dapat menempuh gugatan melalui jalur perdata.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksakan kehendak dalam penyelesaian konflik lahan. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya gesekan maupun konflik terbuka di tengah masyarakat.

"Kita harapkan penyelesaian melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai ada salah satu pihak yang memaksakan kehendak. Itu yang harus kita cegah," ujar Yustan.

Polda Lampung juga mendorong Kanwil BPN dan pemerintah daerah memprioritaskan titik konflik yang perlu segera diselesaikan. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa juga dinilai penting agar warga memahami jalur hukum yang dapat ditempuh.

Terkait program prioritas menjadi fokus perhatiannya sebagai Kapolda Lampung, Yustan menyatakan bakal fokus terlebih dahulu mengimplementasikan delapan program Quick Wins Kapolri. Kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian di Lampung dalam meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Delapan program tersebut meliputi penciptaan ruang publik yang aman, pemulihan kawasan narkoba, pemberantasan judi online dan penipuan digital, serta penguatan layanan darurat 110 dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Selanjutnya, ada transparansi penanganan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), penguatan integritas internal, peningkatan kapasitas Polres dan Polsek, serta kesiapan personel menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP baru.

"Pelaksanaan delapan program tersebut akan dievaluasi dalam 100 hari pertama. Setiap wilayah diminta menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung kebijakan Kapolri," papar Yustan.

Laporan tersebut akan dipantau dan dikaji setiap hari untuk melihat perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengukur sejauh mana perubahan yang berhasil dicapai.

"Sebagai Kapolda, semaksimal mungkin apa yang menjadi kebijakan Kapolri harus menjadi prioritas. Masing-masing wilayah harus melaksanakan dan melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Dalam 100 hari ini kita evaluasi, apakah ada kemajuan atau tidak," katanya.

Kapolda juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi harus memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan.

Polisi diharapkan tidak menyakiti masyarakat dan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Selain meningkatkan pelayanan, pembenahan internal juga menjadi perhatian.

Kapolda berharap, pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian semakin berkurang sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat terus diperkuat. Ia turut membuka ruang bagi pers untuk melakukan pengawasan dan memberikan kritik terhadap kinerja kepolisian.

Terkait perlindungan terhadap insan pers, Kapolda Lampung menegaskan kepolisian memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk para jurnalis. Menurut Yustan, penciptaan ruang publik yang aman harus diwujudkan melalui kehadiran polisi yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara Polda Lampung dan media massa. Pers dinilai memiliki peran strategis yang tidak sebatas menyampaikan informasi.

Media juga menjadi bagian dari kontrol sosial, sarana edukasi publik, sekaligus jembatan komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Karena itu, hubungan kepolisian dan media diharapkan terus dibangun melalui komunikasi yang baik dan terbuka.

Kapolda menegaskan, setiap tindakan kepolisian harus tetap berpedoman pada mekanisme serta aturan hukum yang berlaku.

"Dengan sinergi antara kepolisian, masyarakat, pemerintah daerah, dan media, berbagai persoalan di Lampung diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah. Mulai dari pemberantasan narkotika, penyelesaian konflik agraria, hingga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," ujar Yustan.