Jual Pupuk Ilegal, 4 Bos PT GAJ Pringsewu Tersangka, tapi Tidak Ditahan

Lebih lanjut Catur menjelaskan, penetapan keempat tersangka merupakan para petinggi PT GAJ menyusul dikeluarkannya keterangan tertulis dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian. Itu terkait verifikasi sejumlah merek pupuk hasil produksi perusahaan asal Desa Pering Kumpul, Pringsewu Selatan, Pringsewu tersebut.

Menurutnya, pupuk-pupuk penjualan PT GAJ jauh lebih murah dibandingkan harga umum di pasaran. Selain itu merujuk hasil verifikasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dan Sekjen Kementerian Pertanian RI pupuk produksi PT GAJ juga tidak terdaftar.

"Kami juga telah mengantongi alat bukti dari tim penyidik, ini berupa keterangan saksi-saksi, sejumlah dokumen legalitas izin usaha. Lalu bukti penjualan pupuk hingga keterangan saksi ahli," kata dia.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Catur mengungkapkan, keempat orang tersebut tidak ditahan. Pasalnya, selama proses penyelidikan dan penyidikan para palaku bersikap kooperatif dan tidak mempersulit pemeriksaan kepolisian.

"Mereka ketika dipanggil untuk dipemeriksa selalu datang dan tidak pernah mangkir. Mereka juga tidak berbelit-belit dalam memberikan informasi yang ditanyakan," ucapnya.

Terkait status penetapan tersangka, tidak semua proses perkara turut dilakukan penahanan. Itu terkecuali tindak pidana perampokan, kekerasan, pembunuhan, dan semisalnya. "Kejahatan seperti itu bisa langsung ditahan, karena ditakutkan para tersangka langsung kabur dan menghilangkan jejak," sambung Kasubdit.

Usai melewati pemeriksaan lebih dalam pada kasus ini, Catur menyampaikan, produksi pupuk dimaksudkan ilegal tersebut berkaitan dengan izin usaha belum dikeluarkan, hingga membuat para pelaku bertindak nekat memproduksi pupuk tanpa kejelasan izin.

"Jadi surat izin yang dibuat itu belum keluar, tapi PT GAJ sudah langsung mengedarkan pupuk tersebut kepada masyarakat," imbuhnya.

Meski demikian, Kasubdit mengungkapkan para tersangka harus tetap mempertanggungjawabkan aksi nekat tersebut dan memastikan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. "Perkara tetap kita limpahkan ke Kejati Lampung, kami juga tengah melangkapi kekurangan administrasi berkas perkara agar pelimpahan bisa segera terlaksana," lanjut dia.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban keempat tersangka, Catur menegaskan, tersangka akan jerat pasal berlapis yaitu, Undang-Undang (UU) RI Nomor 22 Tahun 2019, tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

"Hukumannya pidana kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 3 miliar," tandas Kasubdit.