Hak Cuti Perempuan Masih Belum Diterapkan Secara Maksimal

Salah seorang pegawai di salah satu perusahaan media di Lampung yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, dirinya pernah mendapat perlakuan yang cukup mengecewakan dari perusahaannya terkait cuti haid.

“Saya tahu terkait adanya kewajiban perusahaan soal cuti haid ini, tapi rupanya perusahaan saya tidak menerapkannya,” jelasnya.

Ia mengatakan saat dirinya mengalami dismenore (nyeri haid) pada saat hari kerja, dan sakit tersebut sangat mengganggu pekerjaannya, dirinya hendak meminta izin ke perusahaan namun ditolak.

“Saya akhirnya minta izin hari itu, tapi ditolak. Katanya tidak ada izin/cuti yang seperti itu. Jadi saya terpaksa bekerja ditengah nyeri haid yang saya rasakan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa terkait peraturan itu, karena menurutnya, mayoritas orang menganggap sepele dismenore baik itu laki-laki bahkan sebagian perempuan.

Menaker Ida Fauziah mengatakan memang perlu adanya penguatan internal. Misalnya dari serikat pekerja dan buruh perusahaan terhadap isu-isu pekerja khususnya perempuan.

“Jadi kami minta untuk serikat ini terus mendorong teman-teman perempuan untuk aktif di serikat pekerja. Melalui wadah ini saya kira teman-teman bisa proaktif untuk menyampaikan apapun yang terjadi di perusahaannya ketika perusahaan itu tidak menjalankan ketentuan seperti di Undang Undang,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, hak-hak yang diatur dalam Undang Undang harus diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Oleh karenanya, bagi perusahaan yang melanggar atau tidak memberikan hak bagi tenaga kerja perempuan akan ada sanksi yang dijerat.

“Tentu ada hukuman bagi perusahaan yang tidak menerapkannya oleh kemnaker,” katanya.

Meski begitu, Ida tidak menjelaskan secara gamblang hukuman seperti apa yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan.

Secara jujur Ida mengungkapkan, kementerian tenaga kerja saat ini memang masih kurang dalam hal pengawasan terkait pemenuhan hak perusahaan terhadap tenaga kerja perempuan.

“Karena masalah SDM yang sedikit, sedangkan perusahaan jumlahnya terus bertambah. Jadi jumlah personel di kami yang melakukan pengawasan terkait hak ini masih kesulitan menangani semuanya,” ujarnya.

Maka ia meminta organisasi perempuan dan serikat buruh untuk ikut mengawasi masalah pemenuhan hak perempuan di tempat kerjanya.

Diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada tujuh hak yang harus dipenuhi perusahaan terhadap tenaga kerja perempuannya.

Hak tersebut antara lain adalah hak cuti haid, cuti keguguran, cuti hamil dan melahirkan,  hak atas biaya kelahiran, hak menyusui dan memerah ASI, larangan PHK karena alasan khusus, dan hak fasilitas khusus.

Rincian dari hak-hak tersebut antara lain, pekerja perempuan mempunyai hak untuk cuti pada hari pertama dan kedua periode haidnya. Kemudian untuk hak cuti keguguran, pegawai berhak mendapatkan izin selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat dokter.

Perusahaan harus memenuhi hak cuti hamil dan melahirkan pekerja perempuan yaitu dengan memberikan cuti selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Dijelaskan pula hak ini bersifat fleksibel tergantung kondisi pegawai tersebut.

Untuk hak atas biaya kelahiran, ini harus dilakukan oleh perusahaan dalam pemenuhan keanggotaan pegawainya dalam BPJS Kesehatan. Perusahaan yang memiliki lebih dari 10 tenaga kerja wajib mendaftarkan karyawannya pada BPJS Kesehatan.

Pekerja perempuan juga mempunyai hak untuk menyusui atau memerah ASI saat jam kerja. Oleh karenanya, perusahaan wajib memiliki ruang laktasi.

Perusahaan juga dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan karyawan dengan perusahaan dengan alasan menikah, hamil, dan melahirkan. Kemudian untuk hak fasilitas khusus, perusahaan dilarang mempekerjakan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun antara pukul 23.00 – pukul 07.00 WIB, dan dilarang mempekerjakan perempuan hamil antara pukul 23.00 –07.00 WIB.