Cegah Siswa Keracunan, DPRD Bandar Lampung Bakal Periksa Dapur MBG?
- Ambil sampel di tiap dapil: Pengambilan sampel dilakukan di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk memeriksa kualitas dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG).
- Tekankan proses masak yang benar: Pentingnya proses memasak yang benar agar makanan aman dikonsumsi siswa, terutama dalam menghindari kontaminasi bakteri.
- Tunggu aturan pusat soal sanksi: DPRD masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait kemungkinan adanya sanksi bagi dapur yang melanggar standar dalam program MBG.
Bandar Lampung, IDN Times – DPRD Kota Bandar Lampung melalui Komisi IV berencana melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG).
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan langkah ini dilakukan dipicu kasus siswa yang keracunan karena makanan terkontaminasi bakteri. Menurutnya, pengawasan terhadap dapur MBG harus diperketat, terutama dalam pemilihan bahan baku dan proses distribusi.
"Jangan sampai bahan baku yang tidak layak tetap didistribusikan. Ke depan kami akan melakukan monitoring, dalam waktu dekat akan diambil sampel dari sekitar 28 dapur," katanya, Selasa (9/9/2025).
1. Ambil sampel di tiap dapil
Asroni menjelaskan, DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah melakukan koordinasi. Nantinya, pengambilan sampel akan dilakukan di setiap daerah pemilihan (dapil).
"Di tiap dapil ada sekitar tiga sampai empat dapur yang akan diperiksa. Dari hasil sementara, memang ada beberapa dapur yang tidak memenuhi standar, ini agar kasus temuan bakteri tidak terulang lagi," ujarnya.
2. Tekankan proses masak yang benar
Selain dari bahan baku, DPRD juga menekankan pentingnya proses memasak yang benar agar makanan aman dikonsumsi siswa.
"Kami sudah sampaikan, ada bakteri yang mengontaminasi makanan. Harapannya, dapur melakukan pemasakan dengan sempurna karena bakteri bisa mati jika dimasak dengan baik," jelasnya.
3. Tunggu aturan pusat soal sanksi
Terkait kemungkinan adanya sanksi bagi dapur yang melanggar standar, Asroni mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Kalau ada temuan, kami belum bisa pastikan apakah ada penutupan atau sanksi lain. Itu masih menunggu kebijakan pusat. Tapi kami pastikan akan mengawasi secara ketat agar program ini tetap berjalan baik," tegasnya.
Asroni menambahkan, program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus didukung. Karena itu, ia menilai penting bagi seluruh pihak memastikan pelaksanaan program sesuai standar dan aman bagi siswa.
