Buaya Peliharaan Warga Balam Dievakuasi, Jadi Milik Negara

Hade menjelaskan, setelah diserahkan untuk dievakuasi, buaya tersebut tidak menjadi milik pihak penangkaran. Statusnya tetap sebagai barang milik negara dan hanya dititipkan untuk dirawat.

“Untuk buayanya sendiri tetap milik negara. Vista tidak boleh menjual atau apa, merawat buayanya,” jelasnya.

Adapun keturunan pertama atau F1 dari buaya tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari kegiatan penangkaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasi Bidang Penyelamatan Damkarmat Bandar Lampung, Omar Dhani, mengatakan proses evakuasi berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit.

Petugas terlebih dahulu mengarahkan buaya keluar menggunakan tali. Setelah berhasil dikendalikan, bagian mulut buaya diamankan sebelum proses pengikatan dan pemindahan dilakukan.

“Pertama kita arahkan dia keluar dengan tali, lalu kita solasiban mulutnya, lalu kita ikat. Proses evakuasi berjalan 10 sampai 15 menit,” kata Omar.

Selain buaya tersebut, petugas juga mendapat informasi mengenai adanya ular python sepanjang sekitar enam meter yang dipelihara pemilik di lokasi berbeda.

Hade mengimbau masyarakat yang masih memelihara buaya agar segera melaporkannya kepada pihak berwenang untuk dilakukan penanganan dan evakuasi sesuai aturan.

Ia menegaskan, masyarakat tidak diperbolehkan memelihara satwa liar seperti buaya tanpa izin.

“Kalau memang ada masyarakat yang memelihara buaya, tolong dilaporkan untuk dievakuasi karena hewan liar,” ujarnya.

Camat Panjang, Hendry Satria Jaya, mengatakan proses evakuasi sempat berlangsung alot karena keluarga pemilik sudah memiliki ikatan dengan buaya tersebut. Hewan itu disebut telah dipelihara sejak masih kecil.

Namun, pemerintah tetap memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai alasan evakuasi, terutama berkaitan dengan keamanan masyarakat.

“Kita kewajiban pemerintah memberikan rasa aman dan nyaman. Kita tadi coba pendekatan persuasif, memberikan pengarahan, memberikan pemahaman bahwasanya proses evakuasi ini memang harus dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Hendry meminta masyarakat yang memelihara satwa liar atau hewan yang berpotensi membahayakan, termasuk reptil seperti buaya dan ular, memastikan kepemilikannya sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku.