APTISI Lampung Desak Pemprov Fasilitasi Beasiswa KIPDa Kuliah

Firmansyah melanjutkan, rendahnya APK disebabkan berbagai faktor. Mulai dari daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terus diperluas tanpa mempertimbangkan rasio dosen dan sarana, kondisi ekonomi masyarakat melemah, hingga masih stigma sebagian orang tua jenjang pendidikan cukup berhenti di SMA sederajat.

Oleh karenanya, skema KIPDa bisa dijalankan melalui pola kolaborasi antara pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dengan melibatkan yayasan perguruan tinggi swasta (PTS).

“Misalnya, biaya kuliah satu mahasiswa ditanggung 50 persen pemerintah daerah dan 50 persen yayasan PTS. Jadi pemerintah tidak menanggung penuh, tapi calon mahasiswa tetap bisa kuliah. Ini sekaligus menjadi CSR pendidikan dari PTS,” jelasnya.

Firmansyah menekankan, bahwa kontribusi PTS selama ini tidak bisa dipandang sebelah mata, termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS, dari 22 persen lulusan SMA sederajat melanjutkan jenjang kuliah, hanya sekitar 10 persen masuk PTN. Sisanya, sekitar 12–13 persen masuk ke PTS.

Namun demikian, angka 12-13 persen pada penerimaan maba di lingkungan PTS itu terbagi ke lebih dari sekitar 70 PTS di Provinsi Lampung. Artinya, rata-rata satu kampus hanya mendapatkan sekitar 200 mahasiswa baru lebih atau kurang dari jumlah tersebut.

"Pada hari ini, ada PTS hanya menerima 20-30 mahasiswa, pada kampus tersebut memiliki beberapa pilihan prodi. Jadi mari sama-sama meningkatkan APK, jangan hanya fokus ke PTN,” tegasnya.

Firmansyah menyampaikan, APTISI turut menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang hanya berfokus pada kerja sama dengan PTN, bahkan bimbingan belajar (bimbel) untuk solusi PMB.

“Pernyataan itu seolah tidak percaya pada kualitas guru kita. Padahal APK itu dibentuk oleh PTN dan PTS. Jadi pemerintah harus melihat persoalan dari banyak sisi, bukan hanya PTN,” ucapnya.

Oleh sebabnya, ia menambahkan peran pemerintah kabupaten/kota juga penting untuk bersama-sama menanggung program KIPDa. "Jadi harapan ke depannya, pembiayaan kuliah bisa lebih ringan dan manfaat langsung dirasakan masyarakat di lapisan bawah," sambung dia.

Firmansyah menambahkan, regulasi penerimaan mahasiswa baru sejatinya sudah ada, termasuk rasio dosen, sarana, hingga limitasi kapasitas daya tampung PMB. Namun, APTISI menilai PTN kerap tidak konsisten menjalankan aturan tersebut.

“Kami akan terus menyuarakan pemerataan ini, supaya kualitas pendidikan tidak hanya terkonsentrasi di PTN. Masyarakat juga perlu mengubah mindset bahwa kampus berkualitas itu bukan hanya PTN, tapi banyak PTS yang sama baiknya,” imbuh mantan rektor IIB Darmajaya tersebut.